KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen belum sepenuhnya mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan kondisi anggaran daerah yang masih bergantung oleh dukungan pemerintah pusat.
Berdasar rancangan APBD tahun 2026, 81,29 persen dari total 3,14 triliun pendapatan daerah bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyatakan, pemerintah daerah akan melakukan beragam cara untuk mengurangi ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat.
Seperti upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai program. Selain itu, melakukan ekstensifikasi atau perluasan basis pajak sebagai sumber pendapatan.
Lalu, melakukan efisiensi pemungutan pajak. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Kebumen. Dengan begitu komposisi pendapatan daerah yang masih tergantung pemerintah pusat seiring dapat berkurang.
"Hal ini menjadi perhatian utama yang harus segera diatasi," jelasnya, saat rapat paripurna DPRD Kebumen, Selasa (16/9) sore.
Baca Juga: Jogja Darurat Sampah, Kuota ke Piyungan Dikurangi, Wali Kota Jogja Akan Bagikan Ember ke Warga
Dalam rapat tanggapan pandangan fraksi atas Raperda APBD Tahun 2025 itu, Lilis membeberkan pemkab juga akan melakukan langkah konkret dan terukur untuk memperkuat kemandirian fiskal. Seperti memaksimalkan pengelolaan aset daerah serta mendoring perusahaan daerah agar lebih produktif sebagai sumber pendapatan.
Termasuk upaya perluasan pembiayaan kreatif seperti menggandeng investor dan pemberdayaan pelaku usaha mikro. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
"Kami sampaikan pemkab terus berupaya meningkatkan kemamdirian fiskal," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar Demokrat Krismawati menegaskan, pentingnya komitmen pemerintah daerah atas persoalan pokok terkait ketergantungan dana transfer pemerintah pusat. Ia juga berharap pemanfaatan anggaran daerah dapat tepat sasaran sesuai skala prioritas pembangunan daerah.
"Harus menjadi refleksi. Strategi optimalisasi potensi lokal belum berjalan maksimal," bebernya. (fid)
Editor : Heru Pratomo