JOGJA - Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan terhadap lima menteri di dalam kabinetnya, Senin (8/9). Tindakan tersebut mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat di yakni Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) sekaligus Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10 hingga Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.
"Semoga saja bisa melaksanakan tugas dengan biak, itu kan hak prerogatif presiden," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jogja, Selasa (9/9).
Dengan adanya penyusunan ulang beberapa menteri tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas ekonomi negara.
"Saya ndak ada komentar apa-apa, wong itu hak prerogatif presiden," bebernya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa jabatan Menteri dan Wakil Menteri memiliki tanggungjawab yang cukup berat. Terlebih, karena menduduki jabatan di tengah sorotan dan aspirasi publik yang sangat tinggi pasca aksi demo dan kerusuhan akhir Agustus 2025.
"Salah ucapan, gesture, dan sikap keseharian pun akan dinilai dengan penuh sensitivitas tinggi oleh publik," ujarnya.
Sebagai pembantu Presiden, lanjutnya, selain diharapkan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya juga menjadi pejabat publik yang bijak dan seksama. Kepentingan pribadi atau hal yang dapat mencederai mandat presiden diharapkan untuk dihilangkan.
“Jangan menunjukkan sikap tindak yang sembarangan apalagi menyakiti hati rakyat, belajarlah empati dan peduli pada keadaan dan nasib rakyat yang hidupnya susah,” bebernya. (oso)
Editor : Heru Pratomo