JOGJA - Rapat kerja Komisi C dengan TAPD berjalan maraton. Pertemuan baru berakhir petang hari pukul 17.00. Dalam rapat itu, anggota Komisi C Aslam Ridlo sempat menyindir rendahnya atensi Pemprov DIY terkait masalah jalan dan PJU.
Lain halnya kalau membicarakan subsidi angkutan perkotaan Trans Jogja. “Kalau soal subsidi kesannya birahi syahwatnya begitu tinggi. Kalau infrastruktur kok mudah loyo,” sindir Aslam.
Apa yang disampaikan Aslam itu terkait dengan alotnya respons Pemprov DIY merasionalisasi subsidi Trans Jogja ke PT Anindya Mitra Internasional (AMI) Rp 87 miliar.
Dalam pencermatan Komisi C, subsidi itu bisa dirasionalisasi. Selama 18 tahun dari 2008-2025, subsidi yang dikucurkan menembus Rp 900 miliar. “Hampir menyentuh Rp 1 triliun. Sebuah angka yang tidak sedikit,” katanya.
Dia menilai, subsidi Trans Jogja pada 2026 dapat dirasionalisasi Rp 10 miliar. Kemudan dialihkan untuk peningkatan jalan dan PJU. Ada perintah undang-undang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran infrastruktur. Besarnya 40 persen dari APBD. Sebagian pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 10 persen harus dialokasikan untuk peningkatan jalan.
Menanggapi desakan dewan itu, Pj Sekprov DIY Aria Nugrahadi mengaku tidak mudah mengalihkan sebagian subsidi Trans Jogja. “Kami butuh melakukan perhitungan mendalam,” kilahnya. Dia kemudian meminta Kepala Bapperida Ni Made Dwipanti Indrayanti berbicara.
Ni Made yang pernah menjadi kepala Dinas Perhubungan DIY justru mengingatkan dewan agar bertindak hati-hati. Subsidi Trans Jogja telah melalui kajian matang. Melibatkan akademisi. Besarnya subsidi itu karena ada tambahan Teman Bus yang semula dibiayai Kementerian Perhubungan RI. Sekarang dialihkan ke daerah. Ada juga dua bus listrik yang memerlukan biaya.
Dengan nada halus, Ni Made balik menggertak anggota dewan. Diingatkan, rasionaliasi subsidi itu mengandung risiko. “Bagaimana kalau nanti ada komplain karena berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat,” ucap birokrat kelahiran Klungkung Bali ini.
Upaya Ni Made mempertahankan subsidi Trans Jogja menimbulkan perdebatan. Adu argumentasi mengemuka di raker. Di sela berdebat, Aslam terdengar dua kali menyapa Ni Made dengan sebutan Sekprov. Maklum Ni Made masuk dalam kandidat kuat calon Sekprov.
Sapaan sebagai Sekprov juga dikemukakan Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifuddin. Tiga kali disapa dengan sebutan Sekprov, ternyata Ni Made tak bereaksi. Dia tetap terdiam.
Di tengah perdebatan itu, Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiyantoro menengahi. Dia minta rasionalisasi tak dimaknai mengurangi subsidi dan layanan. “Tidak boleh juga ada pengurangan tenaga kerja,” ingatnya.
Soal ancaman komplain, Nur juga menyebut Komisi C banyak menerima masukan masyarakat. “Mereka mengeluhkan kondisi jalan, PJU, dan irigasi. Kami memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Nur mengingatkan dalam upaya menggaet dana ke pusat agar memakai ilmu Korea seperti dipopulerkan Wakil Ketua MPR Bambang “Pacul” Wuryanto. Korea adalah sebutan bagi orang miskin. Namun mampu melenting menjadi orang sukses secara ekonomi dan sosial.
“Kita harus paham dengan ilmu ndolop dari Bambang Pacul. Kalau sekarang Presiden Prabowo Subianto giat dengan program ketahanan pangan, kita di daerah harus menyesuaikan,” ingatnya.
Komisi C akhirnya tetap merasionalisasi subsidi Trans Jogja. Nilai final disepakati sebesar Rp 6,8 miliar. Tambahan modal PDAB Tirtatama juga dirasionalisasi. Dari Rp 6,6 miliar menjadi Rp 5 miliar. Selisihnya Rp 1,6 miliar digeser ke program sumber daya air (SDA) pembangunan irigasi pertanian. Ditambah Rp 2,4 miliar dari pengalihan anggaran kegiatan Komisi C. “Ada pergeseran Rp 9 miliar diserahkan ke Dinas PUPESDM DIY untuk peningkatan jalan dan irigasi,” jelas Nur saat rapat Badan Anggaran DPRD DIY kemarin (20/8). (kus/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita