KEBUMEN - Tenaga honorer kategori R2 dan R3 meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen lebih serius memperhatikan kesejahteraan mereka. Hal ini diungkapkan karena sampai sekarang mereka masih menerima honor di bawah rerata upah minimum kabupaten atau UMK.
Ketua Forum Aliansi Honorer R2 dan R3 Kebumen Nur Hasan Wahyudi mengatakan, ujung pangkal dari minimnya honor yang diterima para tenaga honorer akibat ketidakjelasan status kepegawaian.
Maka dari itu dia meminta adanya intervensi dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan logis melalui pengangkatan pegawai paruh waktu.
"Selama ini kami dapat honor dari pemkab Rp 1 juta. Cuma segitu, masih jauh di bawah UMR. Lebih tinggi tukang tandur dan tukang sapu," jelasnya, kepada Radar Jogja Minggu (27/7).
Honorer kategori R2 dan R3 adalah pengelompokan tenaga honorer yang disematkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Klasifikasi tersebut ditentukan berdasar sistem pendataan, kriteria serta verifikasi.
Kategori dengan tanda huruf R ini merujuk pada tenaga honorer yang telah melewati tahap seleksi PPPK, namun belum mendapat formasi. Mereka terdata dalam database sebagai tenaga non-ASN.
Hasan menyatakan, permintaan tenaga honorer kategori R2 dan R3 sebenarnya tidak terlalu muluk. Hanya meminta kepastian status kepegawaian serta memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK. "Tolong kesejahteraan kami dipikirkan," pintanya.
Hasan menyebut, total jumlah tenaga honorer dengan status R2 dan R3 di Kebumen sebanyak 1.126 orang. Dia bersama rekan lain juga mengaku telah mengambil langkah terkait kejelasan nasib. Yakni, dengan mengadu ke pemerintah daerah maupun DPRD.
Namun upaya tersebut sampai sekarang belum membuahkan hasil sesuai harapan. "Kami minta kejelasan, bukan demo atau mau arogan. Hanya minta itu tok," ucap tenaga perpustakaan SD itu.
Seorang guru honorer Mashadi Iskandar meminta ada keberpihakan dari pemerintah daerah terhadap honorer kategori R2 dan R3. Dia mengungkapkan selama ini nominal honor yang diterima jauh dari kepatutan.
Sementara beban kerja yang dirasakan tidak jauh beda dengan status guru yang kesejahteraanya telah terjamin. "Bicara kesejahteraan, sedih. Kalau bisa ya dipikirkan," kata guru agama SDN di Kecamatan Poncowarno itu.
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Kebumen Yulianto memastikan akan membuka diri untuk menampung keluhan yang dirasakan tenaga honorer. Namun demikian, terkait kesejahteraan mereka akan menjadi pembahasan tersendiri bersama eksekutif karena menyangkut ketersediaan anggaran daerah.
"Saya juga minta ketua dewan lewat komisi segera menerima aduensi. Kami perlu diskusi karena jumlahnya lebih dari seribu honorer," jelas Yuli. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo