JOGJA - Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mendorong seluruh kepala daerah di Kota Jogja bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan fisik dan keuangan, menyusul akan rampungnya semester pertama 2025 ini. Sehingga, tak menimbulkan pekerjaan rumah pada semester berikutnya.
Hasto mengatakan, memasuki Juni ini merupakan akhir dari semester pertama di 2025.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Jogja diminta segera mengevaluasi berbagai capaian kinerja.
Apalagi, hingga Mei lalu target pekerjaan fisik dan keuangan masih belum mencapai separuh target tahun ini. Misalnya untuk pekerjaan fisik hingga bulan kelima tahun 2025 baru menyentuh angka 41,93 persen.
Dari persentase tersebut kinerja fisik perangkat daerah itu terdapat 41 OPD kategori sangat tinggi, 7 OPD tinggi, 2 OPD sedang dan 1 OPD sangat rendah
Sementara kinerja keuangan perangkat daerah baru 29,19 persen. Status daripada kinerja keuangan itu untuk yang masuk kategori sangat tinggi hanya 9 OPD, kemudian 18 OPD masuk kategori tinggi, 3 OPD rendah dan 1 OPD sangat rendah.
“Status kinerja fisik dan keuangan kategori sedang, rendah dan sangat rendah dikumpulkan dan dikawal untuk mencari solusi agar mencapai target,” ujar Hasto di sela rapat dinas yang diselenggarakan di Balai Kota Timoho, Kamis (12/6/2025).
Bupati Kulon Progo periode 2011-2019 itu menekankan pentingnya OPD di lingkungan pemkot menyiapkan strategi dengan sisa waktu yang hanya enam bulan di tahun ini. Yakni dengan segera melakukan perbaikan dan menutup kekurangan yang ada di semester pertama.
Selain itu, dia juga cukup menyoroti realisasi kinerja barang dan jasa yang masih belum masuk dalam bagian pengadaan barang dan jasa.
Dia berharap agar kekurangan tersebut bisa dikawal dan dievaluasi. Terkhusus terhadap paket-paket pekerjaan besar.
“Dari sisi waktu harus diperhatikan agar tidak kehabisan dan waktu pengerjaan menjadi tidak terjangkau,” pesannya.
Sekretaris Daerah Kota Jogja Aman Yuriadijaya menyampaikan, belum maksimalnya kinerja keuangan karena ada alokasi belanja tidak terduga (BTT).
Anggaran tersebut disiapkan sebagai cadangan program makan bergizi gratis. Namun batal digunakan karena program tersebut sudah dinaungi pemerintah pusat.
“Beberapa hal terkait pengadaan barang dan jasa sedikit mengalami kemunduran karena menunggu proses efisiensi dari pemerintah pusat yang notabene yang sangat berhimpitan dengan berbagai aspek rasionalisasi anggaran,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemkot Jogja Joko Budi Prasetyo membeberkan, sampai saat ini ada 23 paket pekerjaan yang sudah dilelangkan.
Jumlah itu belum mencapai separuh dari total 54 paket pekerjaan yang harus diselesaikan pada tahun ini.
“Namun ada 28 paket yang sudah berproses di bagian pengadaan barang dan jasa. Sementara tiga paket pekerjaan belum masuk atau dilimpahkan,” tambahnya. (inu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita