KEBUMEN - DPRD Kebumen meminta jajaran eksekutif lebih serius dalam mematok target pertumbuhan ekonomi daerah selama lima tahun ke depan. Sebab dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, target pertumbuhan ekonomi Kebumen hanya mandek di angka 5,5 persen.
Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Kebumen Agung Nur Wahid menyatakan, eksekutif belum memiliki daya juang terhadap peningkatan sektor ekonomi daerah untuk target lima tahun ke depan.
Hal ini terlihat dalam dokumen RPJMD, di mana pemkab mematok target pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026 hanya sebesar 5,0-5,5 persen. Begitu pula pada 2027, 2028, 2029 targetnya masih sama alias stagnan, sebesar 5,0-5,5 persen.
"Kalau melihat angka, Fraksi PPP menyoroti serius karena targetnya stagnan di angka tersebut," kata Agung saat membacakan pendapat umum fraksi Raperda RPJMD Tahun 2025-2029 pada rapat paripurna DPRD Kebumen, Senin (2/6).
Fraksi PPP, lanjut Agung, meminta eksekutif mematok target minimal sejajar dengan patokan nasional, yakni 6,3 persen pada 2026. Sedangkan di 2027 ekonomi nasional ditarget tumbuh hingga 7,5 persen.
Ujungnya di 2029 diharapkan mampu menyentuh angka delapan persen. "Sangat disayangkan kalau target daerah cuma segitu. Kami minta ditingkatkan," tandas politisi muda itu.
Sementara itu, dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti eksekutif belum konsisten dalam menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan. Hal ini diutarakan setelah FPDIP berdiskusi sebelum berpendapat melalui mimbar paripurna.
Dari hasil pembahasan internal tersebut telah dirumuskan sejumlah persoalan yang perlu menjadi catatan eksekutif.
Salah satunya, eksekutif diminta konsisten merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD. FDIP mencatat pada tahun pertama pembangunan daerah dari sektor infrastruktur fokus pada tema besar ketahanan pangan.
Di tahun kedua pemenuhan infrastruktur berpangku pada pengembangan pariwisata sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Namun, pada tahun ketiga pembangunan infrastruktur tiba-tiba bicara peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa.
Lompatan tema besar ini dinilai rancu. FPDIP berpendapat jika hal tersebut dibiarkan, pemkab akan sulit mewujudkan daya saing daerah yang menjadi cita-cita akhir RPJMD.
"Harus konsisten. Kenapa prioritas tahun ketiga langsung ke desa. Menurut kami agak melenceng. Output-nya nanti sulit," ungkap juru bicara FPDIP Amin Lukmnatoro. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo