KEBUMEN - Upaya pengentasan kemiskinan serta pemerataan infrastruktur menjadi skala prioritas pembangunan Kebumen selama lima tahun ke depan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Kebumen Tahun 2025-2029.
Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah menyatakan, RPJMD akan menjadi pedoman utama arah pembangunan Kebumen. Dia menegaskan, dokumen RPJMD bukan sekadar kewajiban administratif.
Baca Juga: Pemprov DIY Beri Atensi terkait Polemik MBG, Sekolah Bisa Melapor jika Ada Kendala
Tapi sebagai cerminan tekad dan komitmen agar pembangunan lebih terarah sesuai target yang ditentukan. "Kami ingin dalam membangun Kebumen lebih baik dan berdaya," kata Zaeni saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD di Gedung Aula Setda, Selasa (6/5).
Pada kesempatan tersebut, Zaeni mengucapkan, musyawarah terkait RPJMD menjadi momentum penting saling berembug untuk menentukan nasib Kebumen lima tahun ke depan. RPJMD tahun 2025-2029 ini juga disusun berdasar visi misi pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan pemerintahan provinsi hingga pusat.
Zaeni menyebut, ada sejumlah poin penegasan yang akan dilakukan pemkab selama lima tahun ke depan. Meliputi pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan dan reformasi birokrasi.
Lalu, tak kalah penting optimalisasi Geopark Kebumen yang baru saja ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark (UGG). Dia mengajak seluruh komponen baik di pemerintah maupun di luar pemerintah untuk menguatkan komitmen dalam menjaga warisan geologi demi keberlangsungan alam.
"Mempertahankan dengan terus menjaga dan melestarikan itu lebih sulit dari pada meraih status Unesco," ucap Zaeni.
Baca Juga: Bima Perkasa Jogja di Papan Bawah IBL tapi Pebasket Bantul Dipanggil Timnas Basket
Kepala Bappeda Kebumen Bahrun Munawir menyatakan, konsep pembangunan Kebumen selaras dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati. Dalam penjabaran visi dan misi tersebut tidak melepas aspek religius, kebudayaan, berdaya saing dan berkelanjutan.
Dari sisi tata kelola pemerintahan juga mengedepankan meritorkrasi dan transparansi dalam konteks pembangunan birokrasi. "Sudah tahapan kami lalui, sampai pada akhirnya RPJMD. Di situ ada konsep visi dan misi pembangunan yang telah didiskusikan lewat Musrenbang," kata Bahrun. (fid)
Editor : Heru Pratomo