JOGJA - Di tengah menikmati libur panjang akhir pekan bertepatan dengan wafatnya Isa Al Masih, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DIY dikejutkan dengan beredarnya pelantikan pejabat eselon dua. Undangan pelantikan nomor B/400.14.11/1486/BR.7 yang diteken Sekprov DIY Beny Suharsono beredar sejak Kamis (17/4) petang. Saat itu jam kantor hendak berakhir pada pukul 16.00. Rotasi dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini Senin 21 April 2025.
“Ada tiga orang pejabat yang dimutasi. Dua orang di antaranya Srikandi alias pejabat perempuan,” ujar seorang sumber di lingkungan pemprov kemarin (18/4). Radar Jogja berupaya melacak siapa saja dua Srikandi itu. Dari sejumlah sumber yang memiliki jaringan di Baperjakat memberi tahu, dua nama pejabat perempuan itu mengarah pada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) DIY Christina Erni Widyastuti.
Amin kabarnya bakal digeser menjadi kepala badan diklat. Sedangkan Erni ditarik keluar dari Kampus Gunung Sempu,- lokasi badan diklat- ke Babarsari, Depok, Sleman. Mantan kepala bidang pengelola kas daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY itu mendapatkan tugas baru sebagai kepala dinas perhubungan.
Seperti diketahui sejak 10 Juli 2024 posisi kepala dinas perhubungan kosong. Itu terjadi karena pejabat sebelumnya Ni Made Dwipanti Indrayanti diangkat sebagai kepala Bappeda DIY. Selama sembilan bulan kepala dinas perhubungan dirangkap oleh Wiyos Santoso yang sehari-hari mengepalai BPKA DIY.
“Kepala dinas perhubungan harus segera diisi karena 28 April mendatang Taman Parkir Abu Bakar Ali harus sudah dibersihkan beralih fungsi menjadi ruang terbuka hijau. Parkir Ketandan juga menggantikan fungsi Abu Bakar Ali,” cerita seorang sumber yang mengetahui alasan pengisian kepala dinas perhubungan dengan pejabat definif. “Tidak mungkin dirangkap Pak Wiyos terus dengan status pelaksana tugas (Plt),” lanjutnya.
Bagi Amin dan Erni, tukar kursi jabatan ini seperti mengulang sejarah. Sebab, sebelum diisi Erni, selama beberapa waktu Amin menjabat Plt kepala badan diklat merangkap kepala BKD. Erni diangkat sebagai kepala badan diklat sejak 2 Februari 2024.
Bagaimana dengan pengganti Amin di BKD? Sumber itu membisiki nama Kepala Biro Hukum Hary Setiawan sebagai kandidat kuatnya. Hary menjabat kepala biro hukum berbarengan dengan pengangkatan Erni pada empat belas bulan lalu. Berbeda dengan Amin dan Erni, karir Hary dirintis di luar pemprov.
Dia diketahui berkarir di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Alumnus FH UGM itu kemudian pindah ke pemprov dengan jabatan kepala bagian pelayanan dan bantuan hukum Biro Hukum Setprov DIY pada 2021. Tiga tahun berjalan, Hary promosi dari eselon III/a ke eselon II/b sebagai kepala biro. Kini karir Hary kembali melesat. Bakal promosi ke eselon II/a menjadi kepala BKD. “Dipilihnya Mas Hary itu untuk membuat netral situasi menjelang suksesi Sekprov. Pak Beny Suharsono pensiun dari Sekprov per 1 Juni mendatang,” bisik sumber lain yang juga dikenal dekat dengan elite di Kepatihan.
Diceritakan, nama Amin masuk dalam salah satu kandidat Sekprov. Selama seleksi Sekprov berjalan, BKD berfungsi sebagai sekretariat tim seleksi. “Tidak mungkin calon pemain juga ikut menjadi wasit,” kata sumber itu.
Rencana mutasi Amin, Erni, dan Hary ini disebut-sebut berjalan senyap. Bahkan ada informasi kalangan BKD tidak banyak dilibatkan. Semua proses langsung di bawah pengawasan Sekprov. “Tahu-tahu sudah ada keputusan besok ada pelantikan,” lanjutnya.
Lantaran senyap, lokasi pelantikan juga tidak berlangsung di Bangsal Kepatihan. Tapi dipindahkan ke Gedhong Pracimasana. Pemindahan lokasi itu pertimbangan bukan karena efisiensi anggaran semata. Namun undangan yang hadir dibatasi. Hanya mengundang para kepala OPD di lingkungan pemprov saja.
Erni yang dihubungi tadi malam mengaku tak tahu namanya masuk daftar yang akan dilantik. “Kula mboten ngertos,” ujarnya. Soal undangan, dia mengatakan mendapatkan menghadiri sebagai kepala badan diklat.
Sedangkan Amin saat ditelepon belum memberikan respons. Beberapa hari sebelumnya saat ditemui di gedung DPRD DIY dia menjelaskan pengisian jabatan pejabat eselon dua di pemprov tidak memakai sistem lelang. Manajemen talenta akan terus digunakan sebagaimana dua kali pelantikan sebelumnya.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD DIY Arif Setiadi kembali menyoroti rencana pelantikan itu. Sebab, pelantikan itu belum mampu menyelesaikan masalah klasik pemprov. “Masih banyak jabatan yang dibiarkan lowong. Lowongnya sampai ulang tahun,” sindirnya. Kekosongan itu antara lain seperti kepala Satpol PP, asisten pemerintahan serta kepala biro pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan (PIWPP). “Kenapa tidak sekalian diisi saja,” desaknya. (kus)
Editor : Sevtia Eka Novarita