JOGJA- Rekrutmen pejabat eselon dua Pemprov DIJ tak lagi memakai sistem lelang jabatan secara terbuka. Sebagai gantinya mulai akhir 2024, pemprov menerapkan talent pool atau manajemen talenta. Promosi jabatan berdasarkan pemetaan kompetensi PNS. Manajemen talenta ini kembali digunakan saat pengisian pejabat sesuai Perdais No. 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemprov DIJ yang resmi berlaku per 1 Januari 2025.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ Arif Setiadi mengingatkan pemprov agar mengkaji ulang rencana mempromosikan pejabat eselon dua dengan talent pool. Menurut Arif, sistem talent pool memiliki sejumlah kelemahan. Mekanisme penilaiannya cenderung tertutup. Tak banyak pihak yang bisa mengaksesnya. Sumber rekrutmen dari pejabat eselon tiga juga terbatas.
Wakil rakyat yang bertugas di Komisi D DPRD DIJ ini juga menilai sistem talent pool juga berpotensi negatif. Mereka yang bisa promosi cenderung dari lingkarannya saja. “Rawan menimbulkan NKK, nulung kanca-kanca atau lebih jauh bisa menyuburkan KKN,” ingat Arif saat dihubungi Rabu (1/1).
Menandai kelembagaan anyar, pemprov bakal melantik secara massal ratusan pejabat struktural. Mulai dari eselon satu, dua, tingga hingga empat. Ditambah jabatan fungsional. Eselon satu merupakan jabatan sekretaris provinsi (Sekprov).
Sedangkan eselon dua meliputi staf ahli gubernur, asisten, inspektur, sekretaris DPRD, kepala badan, kepala dinas, kepala biro dan direktur RSJ Grhasia. Adapun eselon tiga meliputi sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bidang dan kepala bagian. Khusus eselon empat hanya terdiri kepala sub bagian.
“Rencana awal pelantikan Kamis (2/1). Tapi mundur diadakan akhir minggu ini pada Jumat (3/1) besok,” ujar sumber di Kepatihan, Rabu (1/1).
Dari pengalaman sebelumnya, pelantikan digelar dalam tiga gelombang. Pelantikan Sekprov, staf ahli gubernur, dan eselon dua lainnya langsung dilakukan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Sedangkan eselon tiga oleh Wakil Gubernur Paku Alam X. Eselon IV maupun tenaga fungsional dilantik Sekprov Beny Suharsono.
Ditanya soal agenda pelantikan ini, Beny tak menampik dilaksanakan dalam waktu dekat. Hanya saja, dia belum bersedia menyebutkan secara detail. “Penataan memang harus dilakukan,” jelasnya.
Mantan kepala Bappeda mengatakan, penataan itu bagian dari tour of area dan tour of duty. Kepada generasi yang ada di bawahnya, Beny merasa punya tanggung jawab menyerahkan estafet kepemimpinan secara lebih jelas dan transparan.
“Talent pool itu basisnya data. Harus kuat didata,” terang birokrat asal Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah ini. Pempro telah membuktikan kemampuan dengan adanya penghargaan terbaik dari pemerintah pusat. “Nanti ada yang dari bawah naik sedikit dan ada yang digeser,” ucapnya tanpa menyebutkan siapa saja anak buahnya yang naik jabatan serta kena geser tersebut.
Talent pool pada kelembagaan baru ini melanjutkan yang sudah dilakukan pada pelantikan enam pejabat eselon dua yang berlangsung pada Kamis 12 Desember 2024. Satu di antara enam pejabat itu yakni Kepala Bagian Rekayasa Perekonomian Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setprov DIJ Eling Priswanto.
Dia promosi menjadi kepala biro perekonomian dan SDA menggantikan atasannya Yuna Pancawati yang naik jabatan sebagai kepala dinas perindustrian dan perdagangan. Eling menjadi orang pertama yang menikmati kebijakan talent pool. Promosi dari eselon tiga ke eselon dua tanpa harus ikut lelang jabatan seperti mayoritas kepala OPD lainnya.
Pejabat yang dari bawah naik sedikit dan kena geser sebagaimana disinyal yang disampaikan Beny mengarah ke beberapa nama. Sumber di Kepatihan, membisiki pejabat yang mengalami promosi itu berasal dari lingkungan kepala biro dan peserta lelang jabatan 2023 lalu. “Mereka yang lolos tiga besar tapi belum dilantik punya peluang besar,” katanya.
Ini merujuk pada Eling yang lolos tiga besar calon kepala biro umum humas dan protokol (UHP). Kompetitor Eling yang dilantik sebagai kepala biro UHP adalah Tegus Suhada yang sebelumnya sekretaris badan kepegawaian daerah (BKD).
Adapun kepala biro yang bakal promosi ke eselon II/a antara lain Kepala Biro Tata Pemerintahan KPH Yudanegara. Dia disebut-sebut bakal menempati dinas baru. Namanya dinas pemberdayaan masyarakat, kalurahan, kependudukan dan catatan sipil. Dinas ini fungsinya sebelumnya dijalankan biro tata pemerintahan dan biro pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan nama lain yang mengemuka Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Yudi Ismono. Nama Yudi kabarnya bakal diplot sebagai sekretaris DPRD DIJ.
Latar belakang Yudi yang pernah bertugas di Bappeda dan sekretaris Inspektorat DIJ menjadi pertimbangan. “Tugasnya ikut mengawal pembangunan gedung dewan yang baru yang lumayan gedhe nilainya Rp 379 miliar,” cerita seorang sumber.
Imam Pratanadi yang sekarang menjadi Sekwan ada kemungkinan dikembalikan ke instansi asalnya dinas pariwisata. Kebetulan sejak Singgih Raharjo mengajukan pensiun, kepala dinas pariwisata dijalankan pelaksana tugas (Plt).
Dalam kelembagaan baru biro pemberdayaan masyarakat bubar. Nanti lahir biro baru namanya biro pengadaan barang dan jasa. Nama Bappeda juga berganti menjadi badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah. Saat ini ada enam jabatan yang kosong selain kepala dinas pariwisata.
Lima jabatan lainnya adalah asisten pemerintahan, kepala Satpol PP, kepala badan kesbangpol, kepala dinas perhubungan, dan kepala biro bina mental spiritual yang namanya kembali menjadi biro kesejahteraan rakyat. (oso/kus)
Editor : Heru Pratomo