"Semua permasalahan kesejahteraan sosial bermula dari dari yang terkecil, dimulai dari keluarga," ungkap Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) DIJ Kristiana Swasti saat memaparkan materinya kemarin (14/3).
Oleh sebab itu, dia menekankan peranan PKK sangat penting dalam membangun ketahanan keluarga. Untuk meminimalisir masalah kesejahteraan sosial, PKK dituntut menumbuhkan sikap dan perilaku kemandirian pribadi keluarga maupun masyarakat. Hal ini dimaksudkan, agar tidak salah dalam menyikapi berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi.
"Bagaimana dimensi-dimensi ketahanan keluarga, pilar-pilarnya itu harus diperhatikan, dilakukan operasionalisasi terhadap masing-masing dan PKK mengambil peran di situ," beber Kris, sapaan akrabnya.
Hal yang menjadi pokok-pokok PKK tertuang dalam 10 program. Antara lain, penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong-royong, pangan, sandang, perumahan, dan tatalaksana rumah tangga. Selanjutnya, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, pelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.
"Karena peserta yang hadir itu dari berbagai elemen, diharapkan semua ikut berperan serta meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial," ungkapnya.
Anggota Komisi D DPRD DIJ Syukron Arif Muttaqien menyebut, angka kemiskinan di DIJ lebih tinggi dari nasional. Rerata setiap tahun, angka kemiskinan DIJ mencapai 11 persen dan peringkat tiga setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain itu, prevalensi penderita orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), juga tertinggi nomor dua nasional yakni, 10,93 per seribu (permil). Kemudian sport development index (SDI) atau indeks gabungan keberhasilan pembangunan olahraga di DIJ juga rendah. Menurutnya angkanya masih di bawah nasional.
"Nah hal ini menjadi catatan persoalan sosial. Perlu dilakukan sinergi bersama, menggerakkan semua elemen masyarakat," kata Syukron.
Oleh karenanya, Syukron mendorong Dinsos DIJ mempunyai jaring sampai tingkatan ke bawah untuk mengatasi kemiskinan. Memetakan perpersoalan dari lahir sampai meninggal. Tentunya bekerja sama dengan berbagai pihak. Seperti lembaga kesejahteraan sosial (LKS), hingga PKK.
Anggota Bidang Kesejahteraan Masyarakat ini juga mendorong, PKK berperan aktif untuk mengangkat kesejahteraan sosial. Salah satu yang dapat dilakukan yakni, pengembangan kehidupan berkoperasi. "Dasawisma berbasis RT bisa memiliki koperasi, melalui PKK," tegasnya.
Dengan begitu akan menciptakan kekuatan ekonomi dan membawa kemakmuran. Sebab menurutnya, persoalan kesejahteraan sosial menjadi pekerjaan rumah bersama. Persoalan kemiskinan bukan saja tanggung jawab pemerintah. Melainkan perlu gerakan bersama mengurai permasalahan sosial melalui elemen-elemen PSKS dan PPKS dan masyarakat di masing-masing wilayah.
Lurah Eko Puji Mulyanto menuturkan, Kalurahan Margomulyo memiliki data kemiskinan tertinggi baik di Kapanewon Seyegan maupun di Kabupaten Sleman. Dengan total 578 kepala keluarga (KK) miskin. Sedangkan rentan miskin ada 2.613 KK. Data itu, berdasarkan dengan SK Bupati Sleman. (mel/eno)
Editor : Administrator