Ketua DPRD DIJ, Nuryadi menuturkan, sudah hampir dua tahun ini pandemi menerjang diberbagai sektor kehidupan kita, hampir semua sektor mengalami kontraksi yang luar biasa , sektor kesehatan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan berbagai sektor lainnya.
Dari Data ada penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIJ, per 7 Agustus 2021 sebanyak 1.378 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 128.487 kasus. Artinya jumlah kasus yang ada masih masuk dalam hitungan tinggi , bahkan kita masih berada dalam level 4 , dalam standar penanganan covid secara nasional .
Pemerintah DIJ bersama seluruh stake holdernya berusaha untuk mencari solusi strategis dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warganya , memang tidak bisa di sangkal bagaimana sulitnya layanan kesehatan bekerja ketika harus memberikan pelayanan bagi para korban Covid 19 yang ada.
Rumah sakit rumah sakit kesulitan untuk memberikan tempat perawatan, belum lagi krisis oksigen yang menjadi hal penting dalam layanan kesehatan para pasien covid 19.
Lebih lanjut Dia juga mengemukakan bahwa DPRD DIJ dalam kapasitasnya melakukan berbagai hal yang bisa dilakukan diantaranya ialah melakukan kompromi politik masih berkisar bagaimana politik anggaran mampu mendukung upaya pelayanan yang harus dilakukan oleh pihak eksekutif.
Refokusing anggaran yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan oleh pihak eksekutif sebagai bagian kompromi politiknya.
Selain itu sektor ekonomi yang menjadi hajat hidup warga Jogja juga harus dikompromikan melalui berbagai kebijakan yang diambil dalam berbagai bentuk bantuan bagi warga terdampak .
“Semua sektor yang ada harus piawai dalam mengendalikan kinerja , ibarat mengendalikan mobil, harus paham betul kapan harus menginjak gas dan menginjak remnya, dan bahkan juga harus paham berapa kecepatan yang harus diambil dalam sebuah situasi, yang saat ini menghadapi situasi pandemi.
Kompromi politik dan ekonomi yang dibangun haris diikuti oleh kebijakan strategis, maka jika tidak hal tersebut hanya akan menjadi sebatas wacana diatas kertas belaka yang tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena hanya mampu berkata kata tanpa melakukan tindakan nyata guna menyelesaikan masalah yang ada .
Kebijakan strategis yang diambil pemerintah daerah diakui memang harus dilakukan percepatan, indikasi masih kecilnya serapan anggaran yakni, dibawah 50 persen dalam anggaran yang disediakan mengindikasikan belum maksimalnya kebijakan strategis yang dilakukan, dan hal ini sebatas kewenangan dewan akan kita lakukan pengawasan dan evaluasi, sehingga kinerja pemerintah daerah dengan kebijakan strategisnya akan terasa langsung bagi masyarakat.
Komunikasi pusat dan daerah juga tampaknya harus digenjot legi, kekurangan vaksin harus disikapi dengan komunikasi intensif antara pusat dan daerah, mengingat vakinasi merupakan sebuah upaya penting yang saat ini menjadi kebutuhan warga dalama menghadapi pendemi , kita akan melihat upaya strategis pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan vaksin ini , papar Nuryadi Senin (9/8).
Pendapat ahli Epidemilog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman yang mengemukakan bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi negara terakhir di dunia yang keluar dari krisis pandemi Covid-19 jika tidak ada kebijakan strategis yang luar biasa pada pemulihan kesehatan,
Pendapat ini juga ada benarnya karena jika kita lihat bahwa sektor kesehatan memang harus mendapat perhatian lebih, sehingga berbagai anggaran yang ada saat ini dikompromikan untuk memaksimalkan layanan kesehatan yang ada.
"Masyarakat juga masih menunggu kebijakan strategis Pemerintah Daerah terkait penanganan sektor ekonomi masyarakat , Sumber sumber keuangan daerah memang harus dimaksimalkan, walaupun penggunaannya harus merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan.
Dalam situasi saat ini “Sense of Crisis” harus menjadi bagian dalam pemikiran birokrasi , sehinggakebijakan strategis yang diambil tidak meninggalkan kesan lambat, bahkan terlambat,"Kata ketua DPRD DIJ Nuryadi dari Fraksi PDI perjuangan DIJ.
Dengan kebijakan strategis yang harus diangkat dalam menghadapi krisis ini pada dasarnya kebijakan strategis tidak melulu harus hadir dari pemerintah semata, tetapi kebijakan strategis juga bisa muncul dari kalangan masyarakat bawah , misalnya melakukan kegiatan gotong royong yang membantu warga yang terpapar , kegiatan para relawan dari berbagai unsur yang mengambil posisi penting ditengah masyarakat untuk membantu semua hal yang dibutuhkan .
Kebijakan strategis menghadapi pandemi ini juga bisa menjadi agenda program kerja partai politik , para pengusaha , bahkan dari pihak TNI serta Polri , sehingga persoalan yang muncul menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab semua elemen masyarakat.
Nuryadi menambahkan pemerintah sebagai regulator juga harus mampu memainkan kebijakan strategis yang telah diambil oleh berbagai elemen masyarakat ini dengan benar benar mensupport secara penuh, sebagai contoh ialah upaya vaksinasi massal bagi masyarakat, maka sebaiknya pemerintah daerah berusaha untuk menyediakan bahan bakunya yaitu vaksinnya dimana hal ini merupakan kewenangan pemda yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat.
Dengan demikian upaya kebijakan strategis yang diambil oleh berbagai elemenmasyarakat akan menjadi optimal dan berdaya guna . termasuk dalam hal bantuan sosial. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menyadari peran pentingnya dalam usaha membangun kebijakan strategis secara menyeluruh.
“Dibutuhkan gerak cepat pemerintah dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan guna melancarkan kebijakan strategis,”katanya. (sky) Editor : Editor News