Memaknai Ulang Gerakan Kedaulatan Rakyat

Administrator • Dipublikasikan Senin, 1 Juli 2019 | 15:00 WIB
Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY. (DOKUMEN PRIBADI)
Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY. (DOKUMEN PRIBADI)
PEMILU 2019 telah usai, bukannya hiruk pikuk juga usai justru malah sebaliknya. Belakangan ini, ramai sekali pemberitaan dan pembicaraan di tengah masyarakat tentang people power yang kemudian belakangan berubah menjadi gerakan kedaulatan rakyat.

Menurut Setyo Nugroho dalam jurnalnya mendefinisikan bahwa kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan (Nugroho, 2013: 250). Dengan demikian gerakan kedaulatan rakyat adalah gerakan yang dilakukan oleh rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi untuk memenuhi kehendak umum.

Gerakan tersebut pada awalnya dicetuskan oleh Amien Rais yang merupakan anggota dewan pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Gerakan tersebut bertujuan untuk memprotes pemilu tahun 2019 yang menurut kubu BPN Prabowo-Sandi penuh dengan kecurangan. Aksi atau gerakan ini berlangsung pada tanggal 22 mei di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada awalnya, Dahnil Anzar Simanjuntak yang merupakan koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi menjamin bahwa gerakan tersebut akan berlangsung secara damai dan lancar. Tetapi pada kenyataannya, gerakan tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Dahnil. Kita ketahui bahwa gerakan tersebut berlangsung ricuh dan cenderung anarkis.

Hal itu dibuktikan dengan pemberitaan dimedia baik di media sosial maupun media mainstream yang bisa kita semua lihat dan juga keterangan pers yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia menunjukan bahwa gerakan tersebut ditunggangi oleh oknum tertentu yang mengaku dibayar untuk melakukan provokasi dan juga dibekali oleh senjata api. Sampai dengan saat ini polisi telah menangkap 257 provokator tersebut. Setelah para provokator ditangkap, mulai terkuak oleh polisi berbagai hal salah satunya yang paling mengejutkan bahwa dalam gerakan tersebut ada 4 tokoh nasional yang menjadi target pembunuhan diantaranya Wiranto (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan (Menko maritim), Budi Gunawan (kepala BIN), dan Gories Mere (staff khusus Presiden bidang Intelijen dan Keamanan).

Dengan melihat hal tersebut bagaimana kita seharusnya memaknai gerakan kedaulatan rakyat? Melihat hal tersebut. Menurut saya, Gerakan kedaulatan rakyat seharusnya dicapai dengan cara-cara yang beradab dan mengedepankan nilai-nilai pancasila yang merupakan ideologi bangsa. Bukannya malah membuat gerakan yang menyebabkan rakyat menjadi terpecah belah. Tokoh bangsa dan politikus terutama Jokowi dan Prabowo harus sesegera mungkin bertemu melakukan rekonsiliasi. Yang paling penting Seharusnya rakyat Indonesia lebih paham hakikat dari demokrasi bahwasannya rakyat adalah demos yang berdiri sebagai rakyat sesungguhnya dimana ketika ada kesalahan dikritik dan dimana ada kebenaran didukung, bukannya malah terjebak menjadi voters yang dimana hanya berdiri pemilih dan membuatnya menjadi fanatis. Juga harus kita maknai ulang bahwasannya Gerakan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya adalah transformasi voters menjadi demos. (ila)

 

 

*Penulis merupakan mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY. Editor : Administrator
Politik kedaulatan rakyat