RADAR JOGJA - Praktik licik pengoplosan beras bersubsidi kembali terbongkar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman naik pitam usai menemukan dugaan penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya untuk warga miskin, namun diubah menjadi beras premium untuk meraup untung besar.
Amran menyampaikan kecaman keras itu saat sidak di Toko/Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10).
"Ini adalah biadab, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, ini dioplos, dirampok ini. Ini biadab ini," tegas Amran.
Beras SPHP sejatinya adalah senjata pemerintah menjaga harga tetap terjangkau di tengah krisis pangan global. Beras itu dijual hanya Rp12.500 per kg dengan kemasan khusus untuk rakyat. Namun di lapangan, beras tersebut diduga dibongkar dan dikemas ulang lalu dijual sebagai beras premium Rp17.000 per kg.
Modus ini, menurut Amran, bukan sekadar merugikan negara, tapi merampas hak orang miskin dan mengkhianati kerja keras petani.
"Kita ini berjibaku tidak tidur siang malam, dimaki, dicaci maki, kita sampai teman-teman sakit untuk swasembada beras, mempertahankan pangan pada saat kondisi dunia krisis pangan, energi, dan air," ujarnya.
"Beras ini untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah kemiskinan, desil 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Ini sangat dibutuhkan, tetapi mereka masih bisa melakukan perampokan yang dilakukan ini,
Fakta awal yang ditemukan di lokasi cukup mencengangkan. Sekitar 600 ton beras diamankan, dan Amran menduga totalnya bisa ribuan ton.
"Yang jelas penemuan saat ini sekarang 600 ton, berarti ini ribuan ton. Ini sudah tidak sehat ini,"
"Ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi. Ini dibongkar, kita jual hanya Rp12.500, dibongkar kemudian dijual Rp17.000 ke pasar,"
Mentan meminta Polri membongkar kasus ini sampai ke akarnya. Ia menyebut informasi awal mengarah ke gudang Bulog di Kelapa Gading, namun masih perlu pendalaman.
"Kami sebagai Menteri Pertanian, kami memohon kepada kepolisian, ini dibongkar sampai akar-akarnya,"
Amran juga tak segan memberi sanksi internal jika ada anak buahnya terlibat.
"Kalau ada dari Kementerian Pertanian, dipecat! Saya pecat. Kalau saya tahu sebentar, sore, saya sudah pecat. Ini enggak boleh,"
Ia pun memberikan apresiasi kepada Kapolres Jakarta Timur dan jajaran Intelkam yang mengungkap kasus ini. Menurutnya, beras adalah komoditas vital yang menyangkut stabilitas nasional.
"Ini menyelamatkan pangan kita. Tahu, beras itu vital. Ingat, kalau krisis pangan, itu berdampak pada krisis politik dan konflik sosial terjadi,"
Amran berharap pelaku dituntut dengan hukuman maksimal agar ada efek jera.
"Kalau bisa ini dituntut seberat-beratnya. Berapa hukuman, kalau bisa hukuman maksimal diberikan,"
Di saat pemerintah mati-matian menjaga swasembada dan 286 juta rakyat bergantung pada beras, praktik oplosan seperti ini adalah pengkhianatan. Beras subsidi bukan barang dagangan untuk memperkaya diri. Jika dibiarkan, yang rusak bukan hanya tata niaga, tapi kepercayaan rakyat miskin pada negara. Sudah saatnya penegakan hukum tidak berhenti di toko, tapi menyeret semua yang bermain di hulu hingga hilir.
Editor : Iwa Ikhwanudin
Sumber : Berbagai Sumber