SLEMAN - Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (ASGANISPH) Nasional pertama digelar di Kabupaten Sleman pada Selasa hingga Rabu (13-14/10). Kegiatan ini jadi momen penting untuk menjawab berbagai persoalan dalam pengelolaan hutan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi hingga kini.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti menjelaskan, ASGANISPH Nasional ini adalah garda terdepan karena memiliki ketugasan dalam melakukan perencanaan, pembinaan, sampai perlindungan hutan. Untuk itu semua aspek sumber daya manusia harus dimobilisasi dengan baik.
"Kalau yang disebut dengan risiko bencana itu tentu saja masih dihadapi sampai saat ini. Kami tidak bisa menutup mata bahwa itu masih punya tantangan berat sekali," terangnya ditemui di sela-sela acara, Rabu (14/10).
Baca Juga: Klaim Jumilah Jos Tenan Efektif Tangani 870 Kg Sampah Plastik Residu Per Hari, Ini Kata DLH Joga
Dia menilai, tantangan kini tidak hanya karhutla, tetapi juga deforestasi. ASGANISPH Nasional diharapkan bisa jadi media untuk mobilisasi pengetahuan yang ada agar bisa dimobilisasi sehingga tata kelola hutan ke depannya bisa semakin baik.
ASGANISPH Nasional yang terdiri dari tenaga teknis pengelolaan hutan ini dia sebut memiliki keanggotaan mencapai 14.000 di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini yang menjadi mata rantai utama dalam membangun forest governance. Laksmi berharap dengan terbentuknya asosiasi ini bisa melahirkan profesionalisme dan peningkatan kapasitas para tenaga ahli sehingga memiliki dampak efektif dalam pengelolaan hutan.
"Asosiasi ini nilainya sangat strategis di dalam kesatuan ekosistem pengelolaan hutan agar tetap lestari di Indonesia," imbuhnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua ASGANISPH Nasional periode 2026-2031, Didi Kuntoro. Dia sebut ada berbagai keahlian yang tergabung dalam asosiasi ini mulai dari pengukuran, pemetaan hasil hutan, sampai dengan perencanaan hutan. Bidang-bidang ini dia akui pasti akan bersinggungan dengan mitigasi risiko bencana, termasuk karhutla.
"Kami hadir untuk menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan kehutanan," tegasnya.
Target terdekatnya adalah mengimplementasikan garis-garis besar program kerja yang sudah ditetapkan. Termasuk membentuk dewan kepengurusan di tingkat wilayah maupun cabang untuk memperkuat tugas-tugas yang sudah direncanakan. (del)
Editor : Sevtia Eka Novarita