RADAR JOGA - Pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati penurunan anggaran subsidi energi dalam UU APBN 2027. Total alokasi yang disetujui sebesar Rp261,5 triliun, menyusut Rp11,44 triliun dari pagu awal yang sebesar Rp272,94 triliun.
Penurunan tersebut sebagian besar bersumber dari pos subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram. Untuk komponen ini, pemerintah dan legislatif hanya mengalokasikan Rp131,39 triliun, lebih rendah dibandingkan kesepakatan sebelumnya yang mencapai Rp143,84 triliun. Sementara untuk subsidi listrik, nilainya dipertahankan tetap di angka Rp130,11 triliun.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini bukan berarti negara mengurangi keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa.
Dari sisi kuota, volume penyaluran juga ikut disesuaikan. Total BBM bersubsidi yang disepakati untuk tahun 2027 adalah 19,56 juta kiloliter, turun dari usulan awal 20,09 juta kiloliter. Rinciannya, minyak tanah justru naik tipis dari 539 ribu kiloliter menjadi 561 ribu kiloliter, sedangkan solar bersubsidi dipangkas dari 19,56 juta kiloliter menjadi 19 juta kiloliter.
Baca Juga: Sejumlah Kios di Tetaf TTS Ludes Terbakar, Diduga Api dari Bengkel Kayu
Hal yang sama terjadi pada LPG tabung 3 kg. Volumenya ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton, susut dari rencana sebelumnya sebanyak 8,95 juta metrik ton. Untuk solar, besaran subsidi tetap dipatok Rp1.000 per liter.
Said menjelaskan, kebijakan pemangkasan ini sejalan dengan agenda besar perbaikan basis data penerima. Pemerintah akan mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus disempurnakan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
"Penurunan ini dibarengi pembenahan data, sehingga lebih efisien dan mengoreksi kesalahan penyaluran yang sudah bertahun-tahun terjadi. Selama ini justru kelompok desil bawah yang kurang menikmati subsidi," ujarnya.
Dengan pembenahan DTSEN, diharapkan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh warga yang berhak, bukan kelompok mampu.
Editor : Iwa IkhwanudinSumber : Berbagai Sumber