RADAR JOGJA - Presiden RI Prabowo Subianto menggagas pembentukan akademi khusus bagi kepala daerah dan pejabat pemerintahan sebelum menduduki jabatan strategis.
Wacana tersebut mencakup Akademi Gubernur, Akademi Bupati, hingga kemungkinan Akademi Direktur Jenderal (Dirjen).
Gagasan tersebut disampaikan Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Kamis (17/9/2026).
Ia menyebut akademi tersebut dapat menjadi bagian dari pengembangan Universitas Republik Indonesia (URI).
Baca Juga: Dibalik Kemenangan Inter Miami di Campeones Cup, Lionel Messi Sempat Berseteru dengan Don Garber
“Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan sebagainya mungkin di bawah URI juga. Dan juga mungkin Akademi Dirjen. Sebelum dia masuk jabatan harus digembleng,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan pejabat yang akan menempati posisi strategis perlu mendapatkan pembekalan sebelum menjalankan tugas.
Pembekalan tersebut mencakup kemampuan kepemimpinan, administrasi, serta pemahaman mengenai tanggung jawab jabatan.
Menurut Prabowo, proses pengisian jabatan pemerintahan perlu semakin memperhatikan kemampuan, integritas, dan kesiapan calon pejabat.
Baca Juga: Xabi Alonso Sambut Baik Perubahan Kepemilikan Chelsea
Pendidikan sebelum menjabat dinilai penting agar pejabat memahami tugasnya dan dapat menyelaraskan pelaksanaan pekerjaan dengan kebijakan pemerintah.
Gagasan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah mengembangkan URI sebagai lembaga untuk menyiapkan calon pemimpin dan administrator negara berdasarkan kemampuan serta sistem merit.
Prabowo sebelumnya juga menyebut kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketidaksinkronan kerja di sejumlah institusi pemerintahan masih menjadi persoalan yang perlu diperbaiki.
Selain akademi bagi kepala daerah dan pejabat tinggi, URI juga direncanakan menaungi Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang akan diperbarui.
Pemerintah menempatkan pembentukan URI, pembaruan LAN, serta rencana akademi pejabat sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pembinaan dan menyiapkan SDM pemerintahan yang profesional.
Editor : Meitika Candra Lantiva