RADAR JOGJA – Ratusan orang tua korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggeruduk Gedung DPRD Karo, Sumatera Utara pada Senin (7/9/2026) pagi.
Mereka menuntut pertanggungjawaban menyeluruh atas biaya pengobatan anak-anak mereka serta kepastian proses hukum yang sedang berjalan.
DPRD Karo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti surat Elemen Masyarakat Karo Peduli (EMKAP), wadah aspirasi para orang tua korban yang mendesak kepastian dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Baca Juga: Ratusan Taruna Baru STTKD Yogyakarta Ikuti Pekan Disiplin dan Kepemimpinan
Mengutip Sumut Pos, terdapat delapan tuntutan utama yang disampaikan dalam forum tersebut:
1. Jaminan Biaya: Jaminan biaya pengobatan dan operasional bagi ratusan pelajar terdampak di Kecamatan Berastagi agar sepenuhnya ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah.
2. Kepastian Hukum: Kejelasan penanganan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap penyedia MBG.
3. Legalitas Yayasan: Kejelasan status hukum Yayasan Manunggal Kartika Jaya.
4. Bentuk Kerja Sama: Transparansi bentuk kerja sama yayasan tersebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo Berastagi Sempajaya.
5. Evaluasi Operasional: Kejelasan tata kelola, operasional dapur penyedia makanan dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG, termasuk Kepala SPPG, ahli gizi dan bagian akuntansi.
Baca Juga: Operasional SPPG Wonokerto Turi Dihentikan Imbas Kasus Keracunan Puluhan Siswa
6. Hasil Uji Labfor: Pembukaan hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas sampel sisa makanan secara transparan.
7. Kandungan Berbahaya: Kejelasan mengenai zat atau bahan berbahaya yang menyebabkan para siswa keracunan.
8. Penghentian Program: Penghentian pelaksanaan program MBG di Kabupaten Karo.
Salah satu orang tua mendesak program MBG di Karo ditutup karena anak-anak mengalami trauma.
Ia menegaskan para orang tua masih sanggup memberi makan anak-anak mereka sendiri.
Kekhawatiran Pasca Rawat dan Ketidakpastian Diagnosis
Baca Juga: Diduga Keracunan MBG, Wakil Ketua OSIS di Karo Kehilangan Ingatan
Selain biaya perawatan, para orang tua mempertanyakan langkah penanganan jika gejala penyakit kambuh setelah anak-anak pulang dari rumah sakit.
Mereka meminta kejelasan mekanisme penanganan, keberadaan posko pengaduan, serta kontak darurat yang dapat dihubungi saat kondisi korban memburuk.
Kekhawatiran orang tua makin tinggi karena belum ada kepastian mengenai zat penyebab keracunan.
Mereka ingin memastikan anak-anak mendapat diagnosis dan penanganan medis yang tepat jika gejala kembali muncul.
Seorang orang tua siswa korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) meluapkan kemarahannya kepada Kepala SPPG setelah anaknya mengalami gangguan ginjal hingga harus tiga kali menjalani perawatan di rumah sakit.
Berdasarkan video di facebook Telah Karo-Karo Purba II, Senin (7/9/2026), ia mengecam pihak penyelenggara karena program tersebut dianggap telah membahayakan nyawa sang anak yang kini kondisinya sangat lemah di rumah.
Baca Juga: Astra Motor Yogyakarta x Space Roastery, Hadirkan Program "Buy Coffee, Get Vario 125 Street”
“Anak saya lah yang kena ginjalnya. Dimana hati nurani kalian? Terutama Kepala SPPG, bapak punya anak atau tidak,” kata seorang orang tua siswa yang mengaku anaknya keracunan MBG, dikutip dari video yang diunggah akun facebook Telah Karo-Karo Purba II, Senin (7/9/2026).
Ia mengungkapkan bahwa anaknya saat ini dalam kondisi lemah di rumah setelah tiga kali keluar-masuk rumah sakit akibat insiden tersebut.
Orang tua murid itu menegaskan keselamatan jiwa anaknya dipertaruhkan dan mempertanyakan penyebab makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa begitu beracun.
Sebagai sosok yang sempat viral di media sosial karena menanyakan jenis racun pada ikan yang dikonsumsi, ia menyesalkan sikap pihak terkait yang dinilai memilih bungkam.
Baca Juga: 5 Kegiatan yang Bisa Dilakukan Untuk Mengisi Kebosanan di KRL
Oleh karena itu, ia mendesak Kepala SPPG bertanggung jawab penuh, mengingat program tersebut didanai dari uang rakyat.
Kepolisian Janjikan Percepatan Penyelidikan
Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho menegaskan pihak kepolisian menangani kasus ini secara objektif dan mempercepat proses penyelidikan, termasuk pengumpulan alat bukti.
“Kami akan berbuat seobjektif mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan percepatan,” ujar Pebriandi.
Dalam RDP tersebut, peserta juga mempertanyakan status dapur SPPG di lingkungan Kodim yang belum dipasangi garis polisi, serta alasan pihak Yayasan Manunggal Kartika Jaya yang belum diperiksa.
Merespons hal itu, Kapolres meminta masyarakat aktif mengawasi proses hukum agar berjalan transparan dan objektif.
Baca Juga: 5 Kegiatan yang Bisa Dilakukan Untuk Mengisi Kebosanan di KRL
“Kami akan berbuat seobjektif mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan percepatan,” lanjutnya.
Hingga RDP usai, penyebab pasti keracunan belum dapat disimpulkan karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik.
Penanganan kesehatan para siswa pun tetap menjadi prioritas utama.
Editor : Meitika Candra Lantiva