RADAR JOGJA - Pemerintah tengah menyiapkan skema baru terkait penyaluran gas LPG 3 kg dengan menggunakan data desil.
Kebijakan ini dibuat supaya penyaluran gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Rencana skema baru tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kementerian ESDM, Laode Sulaeman dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI pada 28 Agustus 2026.
Realisasi penyaluran gas LPG 3 kg kepada masyarakat di tahun 2025 mencapai 8,52 juta metrik ton.
Baca Juga: Tak Kunjung Pulang, Penjaring Ikan Hilang di Pantai Entak Kebumen
Menurutnya, jumlah tersebut sudah melampaui batas yang ditetapkan APBN, yaitu 8,17 juta metrik ton.
Meningkatnya tingkat konsumsi LPG 3 kg ini membuat pemerintah mengambil langkah alternatif, sehingga pengeluaran negara yang sudah ditetapkan tidak membengkak.
Namun, kebijakan tersebut sontak ditolak warga dan menjadi sorotan di publik.
Warga mulai khawatir pembatasan LPG berdasarkan desil tidak akurat.
Apabila datanya keliru, warga yang berpenghasilan pas-pasan dikhawatirkan ikut terdampak hanya karena desil yang mereka terima tidak sesuai kriteria skema penyaluran LPG 3 kg.
Baca Juga: Sebut Demokrasi RI Alami Kemunduran, Hasto Beberkan 5 Agenda Strategis PDIP di Forum Asia
Kebijakan ini pun jadi sorotan di jagat maya.
Banyak warganet yang mengeluh masuk di kriteria desil yang tak sesuai dan tak masuk akal.
Pemerintah dinilai asal klaim atas tolak ukur perhitungan desil.
“Bahayanya desil, jika data BPS tidak akurat maka masyarakat akan terkena dampaknya secara luas, yang salah satunya kehilangan hak atas pembelian gas elpiji 3 kg,” cuitan akun X @embah72.
Dilema ini juga turut dirasakan para pedagang kecil yang masih bergantung gas bersubsidi untuk mencari nafkah.
Baca Juga: Gelandang PSS Sleman Frederic Injai Masih Butuh Waktu untuk Pulih usai Jalani Operasi
Dalam video yang beredar di X seorang penjual nasi goreng di Bogor bernama Alim Munandar mulai merasa keberatan jika kebijakan ini benar-benar direalisasikan dan bakal berdampak pada pedagang seperti dirinya.
“Desil yang kemarin didata itu, ternyata saya masuk desil enam, berartikan tidak dapat jatah untuk gas 3 kg,” katanya.
Sementara dia sangat membutuhkan gas tersebut untuk kebutuhan jualannya.
Terkait hal ini, ia berharap pemerintah dapat mengkaji ulang mengenai keakuratan data desil, karena masih banyak yang salah sasaran.
Banyak pedagang kaki lima yang hanya mampu membeli gas 3 kg untuk menjalankan usahanya.
Baca Juga: Tak Kunjung Pulang, Penjaring Ikan Hilang di Pantai Entak Kebumen
Meski wacana tersebut mencuat, penyaluran LPG 3 kg hingga kini masih bersifat terbuka dan dapat digunakan oleh masyarakat.
Pemerintah pun belum menetapkan secara final penerapan skema penyaluran berdasarkan data desil.
Editor : Meitika Candra Lantiva