Setiap kali kemacetan lalu lintas mencapai titik yang memprihatinkan di kota-kota besar, solusi yang paling sering diusulkan oleh pemerintah maupun masyarakat awam adalah membangun jalan baru, memperlebar ruas aspal, atau menambah jaringan jalan tol melayang.
Logikanya terdengar sangat sederhana, jika jumlah mobil melebihi kapasitas jalan, maka menambah kapasitas jalan seharusnya akan membagi volume kendaraan dan mengurai kemacetan, namun sejarah perencanaan kota di seluruh dunia berulang kali membuktikan bahwa logika intuitif ini hampir selalu gagal.
Dalam ilmu perencanaan wilayah dan ekonomi transportasi, kegagalan solusi penambahan jalan dikenal dengan istilah Induced Demand atau Permintaan Terinduksi. Konsep ini menjelaskan bahwa ketika suplai jalan ditambah, biaya perjalanan secara implisit menurun dalam jangka pendek. Penurunan biaya ini memicu perubahan perilaku masyarakat secara masif.
Biasanya orang-orang yang sebelumnya menggunakan transportasi umum atau menunda perjalanan mulai beralih menggunakan kendaraan pribadi.
Baca Juga: Gejala Kambuh, Tujuh Siswa SMPN 3 Candimulyo Magelang Kembali Dirujuk ke RSUD Merah Putih Gegara MBG
Pengemudi juga akan memilih rute baru yang baru saja diperlebar. Ditambah lagi pertumbuhan permukiman baru yang berorientasi pada kendaraan pribadi makin menjamur di pinggiran jalan tol baru.
Hasil akhirnya dapat ditebak, dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun saja, ruas jalan tol baru yang berbiaya triliunan rupiah tersebut akan kembali dipenuhi oleh luapan kendaraan hingga mengalami kemacetan yang sama—bahkan kerap lebih parah—dibandingkan sebelum jalan tersebut dibangun.
Fenomena ini diperkuat oleh Paradoks Lewis-Mogridge, yang menyatakan bahwa semakin banyak kapasitas jalan yang dibangun untuk memfasilitasi kendaraan, makin banyak pula lalu lintas yang tumbuh untuk memenuhi kapasitas tersebut.
Bahkan, Paradoks Braess secara matematis membuktikan bahwa menambahkan jalan baru ke dalam jaringan lalu lintas dalam kondisi tertentu justru dapat mempeburuk aliran keseluruhan karena mengubah pola pilihan rute pengemudi menjadi tidak efisien.
Mengapa transportasi publik adalah jawaban yang sejati?
Jawabannya terletak pada geometri dan efisiensi pemanfaatan ruang kota. Sebuah mobil pribadi rata-rata hanya mengangkut 1 hingga 2 orang, namun menghabiskan ruang jalan sekitar 10 hingga 12 meter persegi.
Sebaliknya, satu rangkaian kereta perkotaan (KRL/MRT) atau bus rapid transit (BRT) yang dipadatkan dapat mengangkut ratusan hingga ribuan orang dalam satu waktu dengan menggunakan ruang jalan yang jauh lebih kecil.
Penyelesaian kemacetan tidak akan pernah dicapai dengan memanjakan kendaraan pribadi. Solusi berkelanjutan membutuhkan keberanian politik untuk beralih strategi dari car-oriented development menjadi Transit-Oriented Development (TOD).
Baca Juga: Menjelajahi Wisata Pantai Jungwok Gunungkidul, Ada Kelomang Rumput Laut Hingga Ikan Hias
Hal ini mencakup, pembangunan jaringan transportasi publik yang terintegrasi, aman, tepat waktu, dan terjangkau. Adanya penyediaan fasilitas pejalan kaki (pedestrian) dan jalur sepeda yang layak dan terhubung langsung ke stasiun/halte. Terakhir adalah penerapan skema disinsentif bagi kendaraan pribadi, seperti tarif parkir yang mahal di pusat kota atau penerapan sistem Jalan Berbayar Elektronik (Electronic Road Pricing / ERP).