RADAR JOGJA - Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) menarik perhatian publik.
Beberapa di antaranya viral di media sosial karena lokasinya yang dianggap tidak lazim.
Ada yang berdiri di tengah hutan, di tepi tebing, menghadap tambak, bahkan berhadapan langsung dengan area pemakaman.
Fenomena ini menuai reaksi publik.
Salah satunya Koperasi Desa Merah Putih dari Desa Plosorejo, Wonogiri, Jawa Tengah.
Dalam unggahan yang beredar di media sosial.
Seseorang merekam lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang letaknya jauh dari pemukiman, bahkan dikelilingi pepohonan tinggi.
Lantas warganet menjulukinya sebagai “markas kartel” dan “hidden gem”.
Kendati begitu, pemerintah kecamatan setempat membantah narasi tersebut.
Mereka menyebut lokasinya justru strategis karena berada di jalur penghubung antar dusun.
Lokasi tak biasa lainnya bermunculan dari berbagai daerah seperti di Desa Girimukti, Lebak, Banten, sebuah Kopdes berdiri di kawasan terpencil Hutan Kadubereum dengan rumah warga terdekat berjarak sekitar 600 meter dan akses jalan tanah bebatuan.
Di Kendal, Jawa Tengah, sebuah Kopdes berdiri di ketinggian sekitar 1.385 meter di lereng Gunung Prau sehingga punya julukan dari warganet sebagai “koperasi di atas awan”.
Di Kabupaten Pati, bangunan koperasi berdiri di tengah hamparan tambak ikan.
Sementara di Lamongan dan Blora beberapa Kopdes berhadapan langsung dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
Baca Juga: Amerika Serikat Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Donald Trump Jadi Sasaran Sindirian Pemain Belgia
Namun tidak semua klaim viral terbukti benar setelah ditelusuri di lapangan.
Kopdes di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, yang sempat dinarasikan berdiri "di tengah hutan belantara", ternyata berada di area parkir destinasi wisata Indiana Camp dan Stone Garden, hanya 700 meter dari Jalan Raya Padalarang-Cianjur.
Warga setempat menerangkan bahwa mobil bus travel bisa masuk, bahkan muat hingga 6 bus.
Jadi lokasinya bukan benar-benar di tengah hutan.
Menanggapi gelombang kritik ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan lokasi Kopdes disesuaikan dengan fungsi utamanya sebagai penyerap hasil produksi masyarakat (offtaker), bukan pusat perbelanjaan.
Baca Juga: Terseret Dugaan Kasus Pelecehan Seksual, Ghaza Resmi Dikeluarkan dari Clash of Champions Season 3
"Koperasi Nelayan Merah Putih, di laut. Ya, di pantai, emang di mana? Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai offtaker," ujarnya dalam rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan, Kamis (2/7/2026).
Senada, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan penentuan lokasi Kopdes sepenuhnya adalah hasil musyawarah desa, dengan mempertimbangkan pemanfaatan aset lahan milik pemerintah desa, daerah, pusat, maupun BUMN.
Jadi bukan pembelian tanah baru. Ia mengklaim dari sekitar 30.000 lokasi Kopdes yang telah terverifikasi per 2 Juli 2026, hanya kurang dari 10 titik yang dinilai bermasalah.
"Saya sudah hitung dari semua masukan masyarakat atau yang ada di sosial media, jumlahnya kurang dari 10 dari 30.000 yang sedang dibangun," katanya.
Baca Juga: Menjaga Kesehatan Mulut, Investasi Sehat untuk Saluran Pencernaan
Ferry memastikan setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi yang melibatkan pemerintah daerah dan kepala desa, sebelum diputuskan apakah lokasi tersebut perlu direlokasi.
Di tengah klaim pemerintah bahwa kasus ini hanya persentase kecil, sejumlah warga di lokasi yang harus menempuh jalan tanah berbatu untuk mencapai koperasi terdekat tetap menjadikan persoalan akses ini bukan perkara sepele bagi mereka yang sehari-hari akan menggunakannya.