RADAR JOGJA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampaknya akan mengalami perombakan besar-besaran dari sisi anggaran.
Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan barunya, Nanik S Deyang, berkomitmen untuk melakukan penghematan anggaran secara masif.
Tak tanggung-tanggung, angka efisiensi yang diincar disebut-sebut mencapai Rp 40 triliun.
Baca Juga: Sejarah Baru Voli Indonesia! Skuad Garuda Juara AVC Men's Cup 2026 Usai Tumbangkan Korea Selatan
Kabar ini diperkuat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah melakukan pertemuan langsung dengan Kepala BGN pada Kamis (25/6/2026).
Purbaya mengonfirmasi adanya rencana pemotongan anggaran yang cukup signifikan dari internal BGN sendiri.
"Nanti akan signifikan pemotongannya. Tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
Meskipun enggan memastikan angka pastinya, ia memberi sinyal bahwa jumlahnya bisa jadi berada di kisaran Rp 40 triliun seperti isu yang beredar.
Baca Juga: Brasil vs Jepang, Carlo Ancelotti Menolak Terlibat Permainan Pikiran dengan Samurai Biru
4 Langkah Efisiensi BGN
Di sisi legislatif, DPR RI menyambut positif rencana pengetatan ikat pinggang ini.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, membeberkan bahwa BGN telah memaparkan empat strategi utama untuk menekan anggaran, baik untuk tahun berjalan maupun proyeksi tahun anggaran 2027 yang awalnya diusulkan sebesar Rp 270 triliun.
Berikut adalah empat langkah efisiensi yang disiapkan oleh BGN.
1. Pemerintah berencana meninjau ulang sasaran program. Salah satu opsi yang mengemuka adalah mencoret siswa tingkat SMA/sederajat dari daftar penerima, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 11 juta anak.
2. Durasi penyaluran paket makanan akan dipangkas. Jika sebelumnya dijadwalkan 25 hari dalam sebulan (enam hari sepekan), ke depan program ini hanya akan berjalan dari Senin sampai Jumat (sekitar 20 hari dalam sebulan). Program ini juga otomatis libur saat hari libur nasional dan libur sekolah.
Baca Juga: Angin Segar Buat Ojol: Potongan Komisi Resmi Dipangkas Jadi Maksimal 8 Persen per 1 Juli 2026
3. Insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini dipukul rata sebesar Rp6 juta per hari per satuan pelayanan akan dievaluasi.
Ke depan, nilai insentif akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah warga yang dilayani.
4. BGN akan membuat sistem penilaian dan pengelompokan SPPG berdasarkan kapasitas dan kinerja.
Dengan begitu, besaran anggaran yang dikucurkan ke tiap wilayah tidak lagi disamaratakan.
Komisi IX DPR memberikan waktu dua pekan bagi BGN untuk merampungkan hitung-hitungan ini sebelum diputuskan dalam rapat dengar pendapat final pada pekan depan.
Perketat Pengawasan di Daerah
Bukan sekadar memotong anggaran, Kementerian Keuangan juga akan turun tangan langsung untuk memastikan sisa dana program MBG ini tidak bocor.
Purbaya menyatakan akan menerjunkan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di daerah untuk memantau operasional SPPG secara berkala.
"Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya, mereka (BGN) juga setuju. 'Kalau enggak benar, boleh tutup saja Pak', kita diskusikan seperti itu," tegas Purbaya.
Selain memperketat pengawasan finansial, Kemenkeu siap menyuntikkan bantuan sumber daya manusia (SDM) ahli di bidang keuangan guna memperkuat internal BGN, bersanding dengan para ahli gizi yang sudah ada.
Lewat kolaborasi ketat ini, program andalan pemerintah ini diharapkan bisa berjalan jauh lebih efektif, tepat sasaran, dan bersih dari pemborosan.
Editor : Meitika Candra Lantiva