RADAR JOGJA - Kabar gembira datang dari panggung hilirisasi industri tanah air.
Proyek raksasa pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, dipastikan telah rampung.
Fasilitas modern yang mengolah nikel dari hulu hingga hilir ini ditargetkan mulai beroperasi dan diresmikan pada akhir Juli 2026 mendatang.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (22/6/2026).
Rapat tersebut digelar khusus untuk mengevaluasi program hilirisasi serta kondisi ketahanan energi nasional.
"Kami melapor kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai. Insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir," ujar Bahlil.
Sebagai informasi, proyek strategis nasional ini bernilai investasi fantastis, yakni mencapai 6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 98,58 triliun.
Proyek ini digarap oleh PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery, sebuah kolaborasi apik antara Indonesia Battery Corporation (IBC) dan konsorsium asal China, CBL.
Baca Juga: Dikhianati Teman Sendiri, Tantri Kotak Jadi Korban Dugaan Penipuan Rp10 Miliar
Ketahanan Energi Aman di Atas 20 Hari
Selain membawa kabar baik tentang baterai listrik, Menteri ESDM juga meyakinkan masyarakat bahwa kondisi cadangan energi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat aman.
Berdasarkan laporan terbaru, ketahanan energi nasional rata-rata mampu bertahan minimal di atas 20 hari.
Presiden Prabowo pun menginstruksikan agar seluruh regulasi pendukung segera dipercepat.
Langkah ini diambil agar integrasi industri dari sektor hulu pertambangan hingga hilir berjalan mulus sesuai dengan target jangka panjang pemerintah.
Respons Cepat Pemerintah Atasi Masalah Pasokan Batu Bara PLN
Rapat di Istana kemarin ternyata tidak hanya membahas pencapaian, tetapi juga membedah tantangan di lapangan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah stabilitas layanan listrik masyarakat yang dikelola oleh PT PLN (Persero).
Pemerintah mendeteksi adanya kendala teknis terkait pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
PLN sempat mengeluhkan ketersediaan batu bara kalori medium yang sangat dibutuhkan untuk metode pencampuran bahan bakar.
Baca Juga: Didier Deschamps Tidak Akan Dampingi Prancis saat Lawan Norwegia Karena Kabar Duka
Padahal secara angka, pasokan domestik sangat melimpah. Kementerian ESDM mencatat penugasan Domestik Market Obligation (DMO) batu bara berada di angka 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.
Sementara itu, total kontrak PLN dengan pengusaha baru berjalan sekitar 134 juta ton dari kebutuhan tahunan sebesar 154 juta ton.
Bahlil menegaskan bahwa masalah pencampuran kalori tersebut kini sudah dicarikan jalan keluar.
"Kami sudah pastikan bahwa sekarang tidak ada masalah, pemerintah sudah membantu PLN. Namun, kami juga meminta PLN segera melakukan perawatan berkala pada fasilitas mereka agar pelayanan ke masyarakat tetap prima," jelasnya.
Untuk mencegah masalah serupa terulang di masa depan, Kementerian ESDM bergerak cepat dengan membentuk tim pengadaan lintas sektoral.
Tim khusus ini melibatkan Ditjen Minerba, BPKP, Inspektorat Jenderal, dan pihak PLN sendiri.
"Arahan Bapak Presiden sangat jelas. Kami diperintahkan untuk mengambil tindakan konkret yang terukur agar pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa hambatan," tutup Bahlil.