RADAR JOGJA - Momen menarik terjadi dalam rapat kerja antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).
Di saat anggaran lembaganya dipangkas, Ketua KPK Setyo Budiyanto justru ditantang oleh legislatif untuk meminta tambahan anggaran yang fantastis hingga Rp 5 triliun.
Rapat tersebut awalnya membahas pagu indikatif KPK untuk tahun anggaran 2027.
Setyo Budiyanto memaparkan bahwa modal kerja yang dialokasikan untuk lembaganya merosot tajam.
Baca Juga: BRI Yogyakarta Salurkan KUR Rp10,3 Triliun, Tegaskan Plafon hingga Rp100 Juta tanpa Agunan
Dibandingkan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026, anggaran KPK menyusut sebesar Rp349 miliar atau sekitar 22 persen.
Alhasil, pagu indikatif yang tersisa untuk tahun depan berada di angka Rp1,23 triliun.
Melihat penurunan tersebut, KPK sebenarnya sudah menyusun draf usulan tambahan anggaran sebesar Rp762,3 miliar.
Setyo menjelaskan, usulan ini sengaja diajukan dengan memanfaatkan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan siap menyokong penuh dana untuk program-program krusial negara.
Setyo sempat mengutip pernyataan Presiden saat acara konsolidasi program Makan Bergizi Gratis di Sentul awal Juni lalu, di mana kepala negara menegaskan akan memenuhi berapa pun yang dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi.
Atas dasar janji itulah, KPK merasa relevan untuk meminta tambahan dana demi menyokong program manajemen, pencegahan, hingga penindakan.
Namun, pemaparan Setyo langsung dipotong oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
Politikus Partai NasDem yang bertindak sebagai pimpinan rapat itu merasa heran karena KPK dinilai terlalu pemalu dan hanya meminta tambahan di bawah Rp1 triliun.
"Jadi Bapak cuma mengajukan Rp 762 miliar nih ya?" tanya Sahroni.
Sahroni menilai KPK seharusnya bisa memanfaatkan lampu hijau dari Presiden untuk memperkuat diri.
Ia bahkan meminta KPK agar sekalian saja meminta tambahan dana hingga belasan kali lipat.
"Saran saya, Pak, karena Pak Presiden sudah bicara begitu... Pak, ajukan Rp5 triliun, Pak. Tanggung, Pak!" lanjut Sahroni.
Baca Juga: Renovasi Stadion Mandala Krida Jogja Terganjal Anggaran Uji Tanah
Sahroni bahkan menjanjikan dukungan politik dari DPR.
Ia berkelakar siap menagih janji tersebut ke istana dengan memutar kembali rekaman pidato Presiden jika usulan anggaran fantastis itu nantinya ditolak.
Menurutnya, anggaran KPK sudah sewajarnya disetarakan dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung.
Mendapat tantangan tersebut, Setyo Budiyanto menanggapinya dengan kepala dingin.
Ia menegaskan bahwa KPK tidak ingin asal sebut angka demi terlihat besar.
Anggaran sebesar Rp 762,3 miliar yang mereka susun sudah melewati perhitungan matang sesuai kebutuhan riil di lapangan, mulai dari unit penindakan, pencegahan, koordinasi supervisi, hingga edukasi masyarakat.
“Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kami juga tidak mau mengada-ada atau terlalu membesarkan,” ujar Setyo.
Meski begitu, ia berjanji akan mencoba mengkaji dan merevisi kembali masukan dari para anggota dewan.
Setelah melalui dinamika diskusi dan berbagai masukan selama rapat, Komisi III DPR akhirnya menyepakati angka Rp 989 miliar sebagai nominal final anggaran tambahan untuk KPK dalam kesimpulan rapat.
Setyo menegaskan bahwa angka akhir ini merupakan hasil kompromi yang logis dan punya plot alokasi yang jelas, bukan angka yang tiba-tiba muncul tanpa dasar.
Editor : Meitika Candra Lantiva