RADAR JOGJA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) secara terbuka melayangkan ultimatum kepada pemerintah untuk segera membenahi kemerosotan ekonomi nasional.
Tidak main-main, aliansi mahasiswa ini memberikan tenggat waktu selama 18 hari kepada pemerintah untuk membuktikan adanya perbaikan nyata.
Jika dalam hitungan mundur tersebut situasi tidak kunjung membaik, mahasiswa mengancam akan turun ke jalan dengan massa yang lebih masif melalui aksi yang mereka sebut sebagai Reformasi Jilid II.
Isu ini langsung memicu perhatian publik lantaran membawa memori kolektif pada sejarah besar politik Indonesia.
Baca Juga: Imam Nawawi Akui Pencopotannya di Sleman Dipengaruhi Aksi Demo Atas Layanan BPN
Alasan di Balik Angka 18 Hari
Pemicu utama dari kegelisahan mahasiswa ini adalah melemahnya nilai tukar rupiah yang dinilai kian mencekik kehidupan masyarakat kecil. Uniknya, penentuan batas waktu 18 hari tersebut bukan tanpa alasan.
Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kailani Rizqi Pratama, menjelaskan bahwa angka 18 hari dipilih sebagai simbol menyusul merosotnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS.
"Melihat kondisi hari ini, di mana rupiah melemah hingga Rp18.000, kami memberikan tenggat waktu selama 18 hari bagi pemerintah untuk memulihkan perekonomian Indonesia," ungkap Kailani saat mengoordinasi aksi bertajuk Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Kailani menambahkan, jika pemerintah gagal menunjukkan langkah konkret dalam kurun waktu tersebut, gerakan mahasiswa tidak hanya akan menggelar demonstrasi susulan, tetapi juga mempertimbangkan tindakan tegas lainnya, seperti penyegelan simbolis di sejumlah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi.
Baca Juga: Real Madrid Resmi Tunjuk Jose Mourinho Sebagai Pelatih Kepala untuk Periode Kedua
Respons Kepala BIN: Jaga Persatuan, Jangan Bikin Gaduh
Menanggapi gertakan dari aliansi mahasiswa tersebut, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, akhirnya angkat bicara. Ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (11/6/2026), Herindra mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan tidak tersulut emosi.
Herindra menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan merawat persatuan di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi bangsa saat ini.
Menurutnya, aksi-aksi yang berlebihan justru berisiko merugikan kepentingan masyarakat luas.
"Hal yang paling penting adalah kita semua harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan," kata Herindra santai.
Baca Juga: Hugo Broos Kecam Keputusan Wasit Mengusir Themba Zwane Dalam Kekalahan Afrika Selatan Atas Meksiko
Ia juga mengingatkan agar setiap elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, selalu mengedepankan dialog dan tidak mengambil langkah yang kontraproduktif.
"Jangan sampai muncul hal-hal yang justru merugikan kita semua ke depannya," tambahnya mengakhiri pembicaraan.
Kini, tindak lanjut berada di tangan pemerintah. Publik pun menunggu, apakah dalam waktu 18 hari ke depan akan ada kebijakan penyelamatan ekonomi yang jitu, atau justru eskalasi protes mahasiswa yang akan semakin meluas di berbagai daerah.