Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menilai target efisiensi energi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah masih perlu ditelaah lebih dalam. Menurutnya, kebijakan penghematan energi harus berbasis perhitungan matang, bukan sekadar asumsi.
“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non esensial,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/3), dikutip dari laman DPR RI.
Ia menjelaskan, tanpa pembatasan aktivitas seperti saat pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan. Bahkan, jika kebijakan tersebut diterapkan mendekati akhir pekan, bukan tidak mungkin justru mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota.
Baca Juga: Papan Tengah Belum Jaminan Aman, PSIM Jogja Masih Dibayangi Risiko di Sisa Delapan Laga
Selain itu, Ateng juga mengingatkan adanya potensi dampak ekonomi yang perlu diperhitungkan. Berkurangnya aktivitas perkantoran dinilai dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan kerja, mulai dari pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.
Di sisi lain, ia menilai penghematan energi melalui WFH juga belum tentu signifikan karena adanya pergeseran biaya ke rumah tangga, seperti peningkatan konsumsi listrik.
“Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pembenahan distribusi subsidi energi agar tepat sasaran. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar.
Menurutnya, pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dalam menekan konsumsi BBM tanpa membebani masyarakat kecil. Ia juga menekankan pentingnya percepatan reformasi subsidi agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
Penulis: Ferry Aditya
Editor : Bahana.