RADAR JOGJA - Ormas Gerakan Rakyat secara resmi mendeklarasikan perubahan statusnya menjadi partai politik bernama Partai Gerakan Rakyat.
Deklarasi tersebut dilakukan bersamaan dengan agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Minggu (18/1/2026).
Keputusan ini disepakati oleh mayoritas anggota melalui mekanisme pemungutan suara digital atau e-musyawarah.
Peningkatan status menjadi partai politik formal dinilai penting agar organisasi dapat membawa dampak perubahan yang lebih luas bagi masyarakat.
Momentum deklarasi ini sekaligus menegaskan arah keberpihakan politik organisasi secara terbuka kepada publik.
Partai Gerakan Rakyat secara resmi menyampaikan aspirasi dan dukungannya agar Anies Rasyid Baswedan dapat memimpin Indonesia sebagai Presiden di masa depan.
Dalam rapat pleno yang dihadiri 511 perwakilan, Sahrin Hamid resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat.
Ia menegaskan bahwa partai ini hadir sebagai alat perjuangan rakyat yang sejalan dengan visi dan cita-cita Anies Baswedan.
Posisi Politik Partai Gerakan Rakyat
Partai Gerakan Rakyat secara terbuka menyatakan posisi politiknya yang menginginkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia di masa depan.
Sahrin Hamid menegaskan bahwa arah perjuangan partai tidak dapat dipisahkan dari sosok tersebut.
"Satu hal kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan," kata Sahrin Hamid dikutip dari JawaPos.com pada selasa (20/1/2026).
Anies Baswedan telah tercatat sebagai anggota resmi dengan nomor kartu tanda anggota 0001 sejak 17 Desember 2025.
Visi keadilan sosial yang menjadi ciri khas Anies kini diadopsi menjadi perjuangan institusional partai.
“Sudah jelas arah perjuangan kita ke depan bahwa di kondisi seperti apapun, Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan,” tegas Sahrin.
Standar Partai dan Kader
Dalam aspek operasional, Partai Gerakan Rakyat menerapkan model pendanaan mandiri yang bersumber dari hasil patungan atau swadaya anggota.
Metode penggalangan dana internal ini diklaim telah berjalan sejak tahun 2023.
Pihak partai menegaskan tidak menerima dukungan dana dari kekuatan oligarki maupun politik dinasti.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga integritas organisasi dalam membawa perubahan.
Seluruh kader diwajibkan berpedoman pada "Panca Dharma" yang mencakup nilai religiusitas, nasionalisme kerakyatan, kersa ksatria, kasih sayang, dan integritas moral.
Target Pemilu 2029
Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan, menyatakan bahwa prioritas organisasi saat ini adalah memenuhi seluruh regulasi pendaftaran partai politik.
Fokus utama tersebut bertujuan memastikan partai lolos verifikasi sebagai peserta pemilu.
Sahrin Hamid menginstruksikan seluruh kader untuk memiliki militansi tinggi dalam melengkapi persyaratan struktural yang ditetapkan negara.
“Insyaallah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara,” ujarnya.
Langkah ini sekaligus menandai kesiapan partai menghadapi dinamika Pemilu 2029. (Aqbil Faza Maulana)
Editor : Meitika Candra Lantiva