SLEMAN – Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 kembali menyoroti tingginya risiko kekerasan seksual terhadap perempuan di lokasi pengungsian.
Perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam situasi darurat, sementara ancaman non-fisik seperti kekerasan berbasis gender sering terabaikan dibandingkan pemenuhan kebutuhan logistik dan evakuasi.
Akademisi pemerhati gender dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Ratna Noviani PhD, menekankan bahwa respons bencana saat ini masih kurang sensitif gender.
“Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan selama situasi bencana merupakan bukti nyata bahwa risiko non-fisik masih sangat mudah luput dari perhatian. Respons bencana harus lebih sensitif gender karena perempuan menghadapi beban berlapis, baik akibat struktur sosial patriarkis maupun kondisi ruang pengungsian yang tidak aman,” ujar Ratna pada Jumat (12/12/2025).
Menurut Ratna, tantangan utama adalah minimnya integrasi perspektif gender dalam kebijakan penanggulangan bencana.
Aparat dan relawan sering memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal sementara, dan perbaikan infrastruktur, sehingga isu kekerasan seksual dianggap bukan prioritas mendesak.
Padahal, dalam kondisi rentan seperti pengungsian yang padat dan minim privasi, risiko justru melonjak.
“Kita memerlukan mekanisme respons bencana yang sejak awal memasukkan analisis gender. Bahkan dalam kondisi darurat, ruang pengungsian tetap harus mempertimbangkan aspek keamanan berbasis gender, termasuk sanitasi terpisah dan area yang menjaga privasi perempuan,” jelasnya.
Ratna juga menyoroti perlunya layanan pelaporan dan pendampingan korban sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana.
Solusi efektif, lanjutnya, meliputi sistem perlindungan terstruktur seperti penempatan petugas perempuan di pos-pos pengungsian, penerangan memadai, ruang tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta pelatihan relawan tentang pencegahan kekerasan berbasis gender.
“Penguatan mekanisme pelaporan, kerja sama dengan lembaga layanan korban, serta edukasi komunitas juga dinilai sangat penting untuk memutus potensi kekerasan sejak awal,” tambah Ratna.
Ia berharap perlindungan perempuan tidak lagi dipandang sebagai elemen tambahan, melainkan komponen utama dalam setiap fase penanggulangan bencana.
“Kita memerlukan sistem yang mengakui kerentanan berbasis gender sehingga keselamatan dan martabat perempuan selalu menjadi prioritas, agar kekerasan seksual dalam situasi kebencanaan dapat dicegah dan tidak lagi terulang,” tegasnya.
Bencana hidrometeorologi di Sumatra hingga pertengahan Desember 2025 telah menewaskan ratusan jiwa dan mengungsikan ribuan warga, dengan kondisi pengungsian yang sering kali tidak memadai menjadi sorotan berbagai organisasi masyarakat sipil.
Peringatan dari pakar seperti Ratna Noviani ini diharapkan mendorong perbaikan kebijakan nasional untuk respons bencana yang lebih inklusif dan aman bagi kelompok rentan. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin