RADAR JOGJA - Polemik muncul setelah potongan video rapat konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Kabupaten Bandung beredar luas di media sosial.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal terlibat adu argumen dengan seorang ahli gizi yang tengah menyampaikan kendala teknis pelaksanaan program.
Ahli Gizi itu sebelumnya menyoroti maraknya perekrutan non-ahli gizi untuk posisi ahli gizi di SPPG MBG, serta mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).
Ia juga menekankan pentingnya menempatkan ahli sanitasi di setiap unit pelayanan.
Namun penjelasannya terhenti ketika Cucun memotong pembicaraan.
Dengan nada tinggi, ia menyebut sikap peserta tersebut arogan dan menegaskan dirinya sebagai pembuat kebijakan.
“Saya tidak suka anak-anak muda arogan seperti ini. Mentang-mentang kalian dibutuhkan negara, kalian berbicara perihal undang-undang. Yang membuat kebijakan itu saya!,” ujar Cucun, disambut sorakan dari peserta rapat.
Cucun kemudian menyampaikan rencananya untuk mendorong perubahan istilah “ahli gizi” menjadi “pengawas gizi”.
Ia menilai posisi tersebut tidak harus diisi lulusan ahli gizi dan bisa diambil alih tenaga lain melalui pelatihan singkat.
“Sorry republik bukan ahli gizi, ketika sudah rapat DPR saya akan ketok kita tidak butuh ahli gizi, tidak perlu persagi, yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi, tidak perlu ahli gizi, selesai kalian, jangan arogansi dengan saya, semua keputusan republik tinggal pegang palu selesai,” ungkap Cucun.
Setelah videonya viral, banyak warganet yang menilai pernyataan Cucun tersebut tidak tepat, terutama di tengah maraknya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Alih-alih memperketat standar dan memastikan tenaga ahli dilibatkan, Cucun justru menanggapi kritik tersebut dengan sikap yang dinilai mengabaikan pentingnya kompetensi profesional dalam menjaga keamanan pangan bagi penerima manfaat. (Silvia Oktaviani)