RADAR JOGJA - Permintaan maaf yang disampaikan Trans7 atas tayangan program Xpose Uncensored belum cukup meredakan kemarahan warga Nahdlatul Ulama (NU).
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan tetap akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum karena menilai tayangan itu mencederai kehormatan pesantren dan para kiai.
Kontroversi ini berawal dari episode Xpose Uncensored yang tayang pada 13 Oktober 2025.
Dalam tayangan itu muncul narasi yang dinilai menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, hingga memicu gelombang kecaman dari publik.
Direktur Produksi Trans7, Andi Chairil, mengakui adanya kekeliruan dalam proses penyuntingan dan penyaringan konten dari pihak luar.
Ia menyampaikan permohonan maaf terbuka dan menyebut pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan keluarga KH Anwar Mansyur, pimpinan Pesantren Lirboyo, melalui Gus Adib pada malam yang sama setelah program ditayangkan.
Meski begitu, PBNU menilai langkah tersebut belum menyelesaikan persoalan.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyebut lembaganya telah menugaskan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU untuk menempuh jalur hukum sebagai bentuk tanggung jawab atas dugaan pelecehan terhadap pesantren dan tokoh NU.
Dukungan terhadap langkah PBNU juga datang dari DPR.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertindak tegas.
Ia menilai tayangan tersebut melanggar etika penyiaran dan merendahkan simbol keagamaan.
“KPI tidak boleh diam. Hentikan tayangannya dan lakukan audit menyeluruh terhadap Trans7,” ujar Oleh Soleh, Selasa (14/10/2025).
Video permintaan maaf Trans7 sendiri diunggah melalui akun Instagram resmi stasiun televisi tersebut pada Senin (14/10/2025).
Namun hingga kini, kritik dari kalangan pesantren dan masyarakat NU masih terus bermunculan di media sosial. (Silvia Oktaviani)
Editor : Meitika Candra Lantiva