RADAR JOGJA - Stasiun televisi swasta Trans7 menjadi sorotan publik usai salah satu programnya, Xpose Uncensored, menayangkan konten yang dinilai melecehkan Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
Tayangan yang ditayangkan pada 13 Oktober 2025 itu menuai reaksi keras dari berbagai kalangan.
Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU).
Akibat kontroversi tersebut, Trans7 disebut terancam diboikot.
Tagar boikot #BOIKOTTRANS7 pun viral di media sosial.
Menyadari kesalahan dalam tayangan tersebut, pihak Trans7 pun akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram resminya, @officialtrans7.
Dalam pernyataannya, Trans7 mengakui adanya kelalaian dalam proses produksi yang berdampak pada munculnya kesalahpahaman dan ketersinggungan dari pihak keluarga besar Ponpes Lirboyo.
“Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di Program ‘Xpose Uncensored’ Trans7 pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran dan kurang teliti sehingga merugikan keluarga besar PP Lirboyo,” tulis keterangan tersebut, dikutip Selasa (14/10/2025).
Televisi tersebut juga menyampaikan permintaan maaf secara tulus kepada pihak pesantren, khususnya di bawah naungan PP Putri Hidayatul Mubtadiaat, serta kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang terjadi.
“Trans7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” lanjut pernyataan tersebut.
Selain melalui media sosial, permohonan maaf juga disampaikan langsung oleh pihak Trans7 kepada salah satu putra KH Anwar Mansyur, yakni Gus Adib.
Tak hanya itu, surat resmi berisi permintaan maaf juga telah dikirimkan pada Selasa pagi.
Sementara itu, MUI melalui Ketua Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi, menilai tayangan tersebut sangat tendensius dan menyinggung institusi keagamaan besar yang berpengaruh di Indonesia.
Ia meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera memberikan sanksi tegas kepada Trans7 agar kejadian serupa tidak terulang.
“MUI meminta sesuai regulasi dan peraturan yang ada agar Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menegur Trans7 karena ini penyiarannya sangat tendensius. Yang disinggung ini pesantren besar berpengaruh, tokohnya juga pengurus PBNU,” dikutip dari laman resmi MUI, Selasa (14/10/2025).
Masduki menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi mencederai nilai dan tradisi pesantren yang telah lama menjadi bagian penting dari pendidikan Islam di Indonesia.
Ia menambahkan, langkah tegas dari KPI sangat diperlukan untuk menjaga integritas dunia penyiaran.
“Saya kira sangat berbahaya kalau tidak dilakukan tindakan oleh KPI,” katanya lagi.
Gelombang protes juga datang dari BEM PTNU se-Nusantara.
Melalui pernyataan sikapnya, organisasi mahasiswa tersebut menyerukan solidaritas kepada seluruh anggotanya untuk menyuarakan kecaman terbuka terhadap Trans7.
BEM PTNU juga mengimbau masyarakat santri agar melakukan aksi boikot dengan tidak menonton tayangan Trans7 sampai permintaan maaf resmi disampaikan secara langsung ke Ponpes Lirboyo.
Dengan meningkatnya tekanan dari publik, MUI, dan kalangan santri, langkah selanjutnya kini ditunggu dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait potensi sanksi terhadap Trans7 atas tayangan kontroversial tersebut. (Retno Anggi Kusuma Dewi)