RADAR JOGJA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah, kini tengah mendapat sorotan tajam usai maraknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah.
Berbagai pihak mendesak pemerintah untuk evaluasi menyeluruh dan bahkan penghentian sementara program MBG ini untuk memperbaiki kekurangan dan melindungi keselamatan anak-anak.
Menanggapi maraknya kasus keracunan dalam program MBG, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
"Tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah," ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Kasus Keracunan MBG
Baru-baru ini, di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar mencapai 251 pelajar diduga keracunan usai menyantap MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah SMA hingga MTs di Banggai Kepulauan, yaitu SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Pembina, SDN Tompudau, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
Selain di Banggai Kepulauan, kasus keracunan diduga usai menyantap MBG juga terjadi di daerah lain yang dialami ratusan anak-anak tingkat SMA, SMP, dan SD.
Hal ini menjadi sorotan banyak pihak, mempertanyakan bagaimana sebenarnya program MBG ini dilaksanakan di lapangan.
Sejumlah Pihak Mendesak MBG Dievaluasi
Rentetan kasus keracunan MBG ini membuat berbagai pihak mendesak pemerintah melakukan langkah korektif.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan evaluasi menyeluruh adalah keharusan sebab kasus keracunan seperti ini sudah tidak bisa ditolerir lagi.
"KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar dilaksanakan dengan baik,” ujar Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI.
Tak hanya KPAI, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari juga menyoroti masalah ini.
Sejalan dengan pandangan KPAI, Qodari menyebut evaluasi komprehensif atas pelaksanaan MBG wajib dilakukan demi keselamatan anak-anak.
“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini (program MBG) harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang dikhawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan," ujar Qodari, Sabtu (20/9/2025) (dilansir dari ANTARA).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menyoroti kasus keracunan dalam program MBG ini, sejumlah anggota menilai perlunya peningkatan pengawasan untuk menghindari potensi pelanggaran standar operasional, serta memperbaiki fasilitas pendukung distribusi dan pengolahan makanan.
Masyarakat juga turut menyoroti kasus ini, banyak masyarakat menilai program MBG ini belum bisa berjalan dengan baik dan sempurna.
Pemerintah harus segera membuat evaluasi kebijakan, mengawasi dengan ketat dalam segala aspek, baik bahan pangan, tempat pengolahan (dapur) hingga sampai di tangan anak-anak.
Penulis: Ayu Andayani Saputri