Menurutnya, digitalisasi memang penting untuk pengawasan, tetapi berisiko menjadi beban baru bagi pedagang kecil yang terbatas akses teknologi dan literasi digital.
“Kalau pemerintah hanya menekankan kontrol administratif tanpa memperbaiki logistik, tujuan stabilisasi harga bisa meleset,” ujar Wisnu, Kamis (28/8).
Wisnu menilai kebijakan ini berpotensi menguntungkan pedagang besar yang melek teknologi, sementara pedagang tradisional justru tertinggal.
Ia juga menyoroti operasi pasar pemerintah yang terlalu sering dilakukan langsung di tingkat kelurahan atau RW.
“Operasi pasar yang terlalu aktif justru melemahkan pedagang pasar sebagai jalur distribusi alami. Negara seharusnya memperkuat pasar rakyat, bukan menggantikannya,” tegasnya.
Terkait keterlibatan TNI-Polri, Wisnu menyebut peran mereka penting sebagai pengawas, namun distribusi tetap sebaiknya menjadi domain pedagang pasar.
“Aparat hadir untuk menutup celah penyimpangan, bukan mengambil alih peran perdagangan,” jelasnya.
Sebagai rekomendasi, Wisnu menekankan perlunya perbaikan logistik nasional agar biaya transportasi turun dan stok Bulog merata.
Selain itu, mekanisme digital harus lebih sederhana, misalnya melalui WhatsApp atau bantuan petugas pasar.
“Negara idealnya hadir sebagai pembuat kebijakan yang adil dan penegak institusi, bukan sebagai pesaing pedagang kecil,” pungkasnya.
Penulis: Syafarina Nurul Insania
Editor : Bahana.