RADAR JOGJA- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak berdiam diri menghadapi kenaikan harga beras di Indonesia. Ia menilai munculnya narasi yang menyebut pemerintah seolah abai terhadap persoalan ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Dalam sebuah video pernyataannya yang diterima pada Minggu, 24 Agustus 2025, Amran menuturkan bahwa berbagai langkah strategis telah ditempuh untuk melindungi petani, menjaga stabilitas harga, sekaligus memastikan ketersediaan beras di dalam negeri.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar operasi pasar secara besar-besaran bersama Perum Bulog di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, pemerintah menyalurkan beras sebanyak 1,3 juta ton dengan harga Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram.
"Kami sudah bekerja keras sejak awal melakukan operasi pasar besar-besaran bersama Bulok di seluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 1,3 juta ton dengan harga Rp12.000, Rp12.500 per kg. Itu bentuk kepedulian dan itu atas perintah Bapak Presiden," kata Mentan Amran Sulaiman.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, salah satu langkah penting yang diambil pemerintah untuk menghadapi persoalan beras adalah dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Kebijakan ini menetapkan HPP sebesar Rp6.500 per kilogram.
Menurut Amran, keputusan tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani. Ia menegaskan, kebijakan itu dijalankan sesuai dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar kesejahteraan petani tetap terjaga.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan berhadapan dengan oknum pengusaha yang berupaya merugikan petani. Ia menilai praktik curang yang hanya mengejar keuntungan pribadi dengan cara tidak bertanggung jawab harus dihentikan.
Amran menekankan, sikap tegas tersebut diambil karena pemerintah peduli terhadap kondisi petani sekaligus konsumen. Menurutnya, menjaga keseimbangan harga beras sangat penting agar petani tetap sejahtera dan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
"Kami pertaruhkan segalanya demi konsumen, demi petani Indonesia. Yang mencurangi petani baru-baru ini yaitu para pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Kami berani berhadapan demi konsumen, demi rakyat Indonesia," tegasnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif terkait kebijakan pangan pemerintah. Ia menegaskan bahwa berbagai langkah yang ditempuh saat ini merupakan bagian dari strategi besar menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.
Menurut Amran, setiap kebijakan tersebut sekaligus menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada petani maupun konsumen. Ia menambahkan, upaya ini juga diarahkan untuk melindungi kepentingan rakyat secara keseluruhan serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 21 Agustus 2025, menyoroti sikap masyarakat yang dinilai terlalu reaktif terhadap kenaikan harga beras di dalam negeri. Ia menyebut kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih proporsional.
Sebagai perbandingan, Amran menyinggung harga beras di Jepang yang bisa mencapai Rp100 ribu per kilogram. Menurutnya, situasi di Indonesia masih relatif terkendali berkat berbagai langkah pemerintah dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga.
"Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut, Jepang sudah sampai Rp100 ribu per kilo harga beras hari ini," ujarnya.
Pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang membandingkan kenaikan harga beras di Jepang dengan Indonesia langsung mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto. Ia menyela pernyataan tersebut dalam rapat kerja di Senayan.
Titiek menilai, kondisi Jepang dan Indonesia tidak bisa disamakan, terutama terkait faktor produksi dan daya beli masyarakat. Karena itu, ia meminta agar perbandingan yang digunakan lebih relevan dengan situasi dalam negeri.
"Enggak bisa dibandingkan dengan Jepang. Income per capita kita juga sudah lain, Pak," ujar Titiek.
Harga beras di tingkat masyarakat saat ini tercatat mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, tren kenaikan harga sudah berlangsung selama sebulan terakhir, tepatnya pada periode 21 Juli hingga 21 Agustus.
Harga beras medium tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,67 persen atau naik Rp100, dari sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp15.100 per kilogram.
Sementara itu, harga beras premium juga ikut naik 0,60 persen atau Rp100, dari Rp16.700 menjadi Rp16.800 per kilogram.
Guna menekan laju kenaikan harga beras di pasaran, pemerintah tengah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton.
Program ini dijadwalkan berlangsung sepanjang Juli hingga Desember 2025.
Penyaluran beras SPHP dilakukan oleh Perum Bulog melalui tujuh saluran distribusi. Di antaranya melalui pengecer di pasar rakyat, koperasi desa maupun kelurahan Merah Putih, serta outlet pangan yang dibina pemerintah daerah.
Selain itu, beras SPHP juga digelontorkan lewat Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar secara rutin di berbagai daerah.
Mekanisme ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan beras dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis dapat meredam gejolak harga beras sekaligus melindungi daya beli masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan petani dalam negeri.
Penulis: Adella Haviza
Editor : Bahana.