Dalam unggahan video yang beredar, Adies dalam wawancaranya di Gedung Nusantara II, Senayan pada Selasa (19/8/2025) sebelumnya menjelaskan bahwa DPR sekarang tidak lagi menyediakan rumah dinas dan sebagai gantinya diberikan tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.
Namun dalam penjelasannya tersebut, ia dinilai blunder sebab menghitung biaya kos sekitar Rp 3 juta per bulan dikalikan dengan 26 hari kerja sehingga mencapai Rp 78 juta per bulan, yang berarti masih harus nombok. Sebuah perhitungan yang dinilai tidak logis.
“Kalau kita di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan, kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan, jadi mereka masih nombok lagi.” Ungkapnya
Netizen “Menggoreng”
Unggahan video wawancara Adies itu memicu gelombang cepat respons netizen di media sosial. Banyak netizen yang mempertanyakan bagaimana matematika dari Wakil Ketua DPR RI ini.
Tak sedikit warganet yang lantas membuat meme dan komentar satir yang menyindir biaya kos Rp 3 juta per bulan kenapa harus dikali (lagi) dengan 26 hari.
Video pernyataan Adies mengenai kos Rp3 juta per bulan dikali 26 hari turut jadi bahan stitch di platform TikTok.
Banyak warganet yang menyindir dengan memberi balasan berupa perhitungan yang lebih tepat.
Influencer edukasi dan penggiat pendidikan, Jerome Polin turut menanggapi hal ini. Jerome membuat video balasan berupa penjelasan singkat meluruskan hitung-hitungan tersebut.
Jerome menjelaskan bahwa mengalikan biaya kos per bulan dengan jumlah hari kerja (26 hari) dalam satu bulan adalah tidak tepat.
Publik menilai jika memang Rp 3 juta per bulan kemudian mengalikannya dengan 26 hari maka seolah-olah Rp 3 juta itu per hari.
Pernyataan dari Wakil Ketua DPR ini alih-alih menepis isu soal kenaikan gaji DPR Rp 3 juta per hari yang tengah ramai beredar malah dinilai blunder.
Kasus ini menunjukkan bagaimana satu potongan ucapan dari pejabat publik bisa dengan cepat menjadi sorotan di ruang digital.
Di tengah isu sensitif soal tunjangan dan gaji anggota DPR, keblunderan perhitungan sederhana dapat memperbesar kritik publik.
Publik menilai ketepatan komunikasi serta kehati-hatian dalam menyampaikan data menjadi kunci agar substansi kebijakan tidak tenggelam oleh kesalahan teknis sepele namun berdampak besar di mata masyarakat.
Penulis: Ayu Andayani Saputri
Editor : Bahana.