RADAR JOGJA – Jagat maya digegerkan dengan sebuah narasi yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap guru sebagai "beban negara".
Isu ini viral di media sosial, memicu kemarahan dan kekecewaan publik, terutama para pendidik.
Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, narasi tersebut ternyata HOAKS yang sengaja dipelintir dari pernyataan aslinya.
Fakta sebenarnya adalah: tidak pernah ada pernyataan dari Sri Mulyani yang secara eksplisit menyebut guru sebagai beban negara.
Narasi yang beredar merupakan potongan video yang dipotong dari konteks aslinya.
Apa yang sebenarnya dikatakan oleh Sri Mulyani?
Dalam sebuah acara diskusi, Sri Mulyani sedang menjelaskan tentang pos-pos belanja negara yang bersifat wajib, atau dalam istilah akuntansi disebut "beban anggaran".
Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, di luar belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, memang dialokasikan untuk membayar gaji, tunjangan, dan pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru.
"Dalam belanja pemerintah pusat itu, 33 persennya di luar belanja modal. Jadi di luar bangun jalan, irigasi, dan lain-lain. Itu [untuk] membayar gaji dan tunjangan guru dan ASN, pensiunan. Itu beban. Beban itu harus dibayar," jelas Sri Mulyani dalam rekaman video yang beredar.
Klarifikasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun langsung dirilis.
Kemenkeu menegaskan bahwa kata "beban" yang digunakan oleh Menteri Sri Mulyani adalah dalam konteks teknis anggaran, yang merujuk pada beban belanja wajib yang harus dibayar oleh negara setiap tahun.
Bukan beban dalam artian yang merugikan atau negatif.
"Maksud Ibu Menteri itu adalah 'beban' dalam konteks anggaran belanja wajib (mandatory spending). Ini adalah pos anggaran yang harus dipenuhi dan sifatnya tidak bisa dihindari. Tidak ada niat sedikit pun untuk merendahkan profesi guru," terang Kemenkeu.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah melalui Kemenkeu justru menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Setiap tahun, alokasi anggaran pendidikan selalu menjadi yang terbesar, mencapai 20% dari APBN, yang salah satunya digunakan untuk gaji dan tunjangan guru.
Dengan demikian, narasi yang menyebut Sri Mulyani menganggap guru sebagai "beban negara" adalah informasi yang tidak benar.
Penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama yang beredar di media sosial, agar tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks. (Chintya Maharani)
Editor : Meitika Candra Lantiva