RADAR JOGJA - Pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025), menuai perbincangan luas.
Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen sebagai salah satu tantangan yang dihadapi negara.
Namun, di media sosial, cuplikan pernyataan tersebut memicu respons beragam.
Sejumlah warganet mengaku kecewa dan menilai pemerintah kurang menghargai profesi pendidik.
Sebagian menganggap pernyataan itu menunjukkan pandangan bahwa guru dan dosen adalah beban bagi negara.
“Orang besar tidak akan jadi apa-apa tanpa seorang guru,” tulis seorang pengguna media sosial.
Ada pula yang menyoroti ketimpangan anggaran, di mana tunjangan dan fasilitas pejabat dinilai jauh lebih besar porsinya dibandingkan untuk guru.
“Bukan uang negara, tapi uang rakyat,” komentar lainnya.
Sejumlah warganet menegaskan bahwa pendidikan adalah pondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kalau SDM bagus, pajak yang diberikan akan lebih besar karena kehidupan masyarakat terjamin. Guru dan dosen itu kunci, tapi kalau gajinya tidak layak, mereka fokus memikirkan makan besok, bukan mencerdaskan anak bangsa,” tulis salah satu unggahan.
Kritik juga diarahkan pada beban administrasi guru yang dinilai tidak seimbang dengan gaji yang diterima.
“Guru memang pahlawan tanpa tanda jasa, tapi hargai jerih keringat dan waktu yang mereka keluarkan,” ungkap komentar lain.
Banyak warganet mengusulkan agar pemerintah memangkas fasilitas pejabat, bukan hak guru.
“Pendidikan itu investasi, bukan beban. Gaji guru dan dosen memang seharusnya dibiayai negara, sama seperti tentara untuk keamanan,” tulis seorang pengguna media sosial.
Sejumlah suara juga mempertanyakan apakah semua gaji, tunjangan, dan fasilitas pejabat harus sepenuhnya ditanggung negara, mengingat banyak di antara mereka yang dinilai sudah berkecukupan.
Pernyataan Sri Mulyani ini memicu diskusi publik yang lebih luas mengenai prioritas anggaran negara dan posisi strategis pendidikan dalam pembangunan Indonesia.
(Jihan Pertiwi)