RADAR JOGJA - Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana baru-baru ini ramai dibicarakan publik karena nama mereka terdengar mirip dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana.
Namun berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Kemenhub), kedua kapal tersebut tercatat sebagai aset perusahaan pelayaran swasta, bukan milik negara atau keluarga pejabat publik.
Mayoritas armada tersebut dioperasikan oleh PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha dari PT IMC Pelita Logistik Tbk (kode saham: PSSI).
Grup ini bergerak di bidang jasa logistik laut, khususnya pengangkutan komoditas berat seperti batu bara dan nikel, dengan operasional besar di wilayah Kalimantan.
Nama kapal seperti “Mahakam” merujuk pada salah satu sungai utama di Kalimantan Timur, sedangkan “Dewi Iriana” hanya merupakan nama kapal komersial tanpa muatan simbol politik tertentu.
Isu bahwa perusahaan pemilik kapal ini memiliki afiliasi dengan Israel muncul karena kemiripan akronim “IMC” dengan sebagian perusahaan Israel seperti yang dimiliki oleh Stef Wertheimer.
Namun, klarifikasi resmi dari Fraksi PKS DPR (perwakilan DPR) menyatakan bahwa PT IMC Pelita Logistik adalah bagian dari perusahaan yang berbasis di Singapura, bukan Israel.
Tak ada satupun bukti kepemilikan oleh individu atau badan hukum dari Israel.
Lebih lanjut, struktur pemegang saham IMC Pelita Logistik secara resmi dimiliki oleh warga negara Indonesia, antara lain lewat PT Indoprima Marine (menguasai 43,8 %), dan sosok-sosok seperti Constant Marino Ponggawa serta Al Hakim Hanafiah yang mengendalikan perusahaan induk.
Tidak ditemukan kepemilikan asing termasuk dari Israel .
Meski isu afiliasi dan dugaan keterkaitannya kerap mencuat di media sosial, DPR secara resmi meminta pemerintah untuk mengusut tuntas, dengan dalih untuk memastikan tidak ada aliran modal atau kerjasama bisnis yang dapat membahayakan kedaulatan nasional.
DPR menyoroti adanya potensi transaksi lintas negara dan menuntut penelusuran struktur modal secara mendalam.
Sejauh ini, tidak ada keputusan resmi dari otoritas terkait maupun hasil investigasi publik yang menyatakan adanya afiliasi dengan Israel.
Namun, tuntutan DPR untuk pengusutan tetap mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi perilaku “hidden ownership” dalam sektor strategis seperti logistik maritim, apabila benar-benar terbukti adanya kepemilikan atau jaringan asing. (Adinda Fatimatuzzahra)
Editor : Meitika Candra Lantiva