RADAR JOGJA – Perubahan nama Gedung Negara di Cirebon menjadi "Bale Jaya Dewata" oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memicu kontroversi di kalangan budayawan dan pemerhati sejarah lokal.
Langkah ini dianggap sepihak dan kurang melibatkan pemangku kepentingan budaya setempat.
Gedung yang dibangun pada tahun 1808 ini memiliki sejarah panjang sebagai markas pasukan kolonial Belanda yang terdiri dari pribumi.
Sebelumnya dikenal sebagai Gedung Karesidenan atau Gedung Negara, bangunan ini telah mengalami beberapa perubahan nama dan fungsi sepanjang waktu.
Pada masa Gubernur Ridwan Kamil, gedung ini dinamakan Creative Center Ahmad Juhara.
Namun, sejak Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2025, gedung ini resmi berganti nama menjadi "Bale Jaya Dewata" sebagai bagian dari inisiatif untuk memperkuat identitas budaya daerah.
Nama "Bale Jaya Dewata" dipilih karena "Jaya Dewata" merujuk pada Prabu Siliwangi, tokoh legendaris dalam sejarah Sunda yang dianggap sebagai leluhur masyarakat Cirebon.
"Prabu Siliwangi itu kan leluhur orang Cirebon. Gini kan ada hal-hal yang bersifat penamaan, saya juga punya intuisi yang harus saya terapkan,” jelas Dedi.
Namun, keputusan ini mendapat sorotan dari para budayawan dan pemerhati sejarah di Cirebon.
Chaidir Susilaningrat, seorang pemerhati budaya, mengungkapkan penyesalannya atas keputusan yang dianggap sepihak.
"Penamaan gedung bersejarah mestinya dimusyawarahkan dengan semua pihak terkait dalam hal ini stakeholder kebudayaan," ujarnya .
Mustakim Asteja, seorang budayawan Cirebon, mencatat bahwa gedung ini telah berganti nama beberapa kali sepanjang sejarah.
Ia mencatat bahwa gedung ini telah berganti nama beberapa kali sepanjang sejarah, mulai dari "Residentwoning Tangkil Cheribon" pada era kolonial, kemudian "Gedong Karesidenan Cirebon," dan "Gedung Negara Karesidenan Cirebon" sebelum menjadi "Bale Jaya Dewata."
Menurut Mustakim, perubahan nama bukanlah hal baru, tetapi prosesnya kali ini dianggap kurang transparan.
Farihin, pustakawan dari Kasultanan Kanoman Cirebon, menawarkan perspektif yang lebih optimis.
Ia menduga bahwa nama "Bale Jaya Dewata" terinspirasi dari Prabu Siliwangi, yang juga dikenal sebagai Jaya Dewata atau Dewa Niskala.
Farihin melihat keputusan ini sebagai cerminan pemahaman sejarah Dedi Mulyadi, meskipun ia mencatat kemungkinan adanya miskomunikasi dalam prosesnya .
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa perubahan nama "Bale Jaya Dewata" adalah bagian dari visi yang lebih luas untuk memperkuat identitas budaya Jawa Barat.
Ia telah merancang lima kantor gubernur regional yang mencerminkan karakter budaya daerah.
Inisiatif ini bertujuan untuk menghormati dan melestarikan warisan budaya Jawa Barat, dengan setiap nama kantor mencerminkan tokoh atau nilai budaya yang relevan dengan wilayahnya.
Dalam kasus Cirebon, nama "Bale Jaya Dewata" dianggap selaras dengan Jalan Siliwangi di kota tersebut dan figur historis Prabu Siliwangi, yang dihormati sebagai leluhur masyarakat Sunda.
Beberapa pihak mengkritik kurangnya keterlibatan para ahli budaya, sementara yang lain memandangnya sebagai langkah positif untuk mempromosikan identitas lokal.
"Gedung kumuh tak dikritik, kini bersih diributkan," terang Dedi dalam membalas kritik.
Baca Juga: Tragedi Maut di Kendari: Tiga Balita Tewas Terbakar Saat Ditinggal Ibu Pergi Bersama Kekasih
Perubahan nama Gedung Negara menjadi "Bale Jaya Dewata" di Cirebon telah memicu diskusi penting tentang pelestarian budaya dan keterlibatan masyarakat.
Meskipun Gubernur Dedi Mulyadi bertujuan untuk menghormati warisan budaya Sunda melalui nama Prabu Siliwangi, kritik dari budayawan menyoroti perlunya konsultasi yang lebih luas.
Pernyataan yang dikaitkan dengan Dedi Mulyadi tentang gedung yang sebelumnya kumuh namun kini ramai dikritik setelah diperbaiki mencerminkan kompleksitas dalam menerima perubahan budaya.
Ke depan, dialog yang inklusif akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa upaya pelestarian budaya mendapat dukungan luas dari masyarakat. (Affan Yunas Hakim)
Editor : Meitika Candra Lantiva