RADAR JOGJA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah mengusulkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas dan tidak produktif mengikuti pendidikan bela negara di barak militer.
Usulan ini disampaikan pada 5 Mei 2025 saat meninjau program serupa untuk siswa bermasalah di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) III/Siliwangi, Bandung.
"Pegawai kirimin ke sini, pegawai Pemprov yang malas-malas, tidak produktif, sering bolos, ikut pendidikan di sini," ujar Dedi kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman.
Ia menekankan bahwa pendekatan militer dapat meningkatkan disiplin dan produktivitas ASN, mirip dengan program untuk siswa yang telah berjalan sejak 2 Mei 2025.
Program untuk siswa tersebut, yang dikenal sebagai Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan, ditujukan bagi pelajar SMA dengan masalah disiplin.
Sebanyak 120 pelajar awal telah mengikuti pendidikan di barak militer, seperti di Rindam III/Siliwangi dan Markas Resimen Artileri Medan 1 Kostrad di Purwakarta.
Program ini didanai dengan Rp 6 miliar oleh Pemprov Jabar.
Namun, usulan untuk ASN ini belum memiliki keputusan resmi dan masih dalam tahap awal.
Belum ada detail pelaksanaan, seperti durasi pendidikan, kriteria seleksi pegawai, atau kerjasama dengan TNI.
Berbeda dengan program siswa yang sudah memiliki fasilitas seperti barak di Rindam dan Markas Artileri, belum diketahui apakah infrastruktur yang sama akan digunakan untuk pegawai.
Usulan ini Menuai Pro dan Kontra
Beberapa pihak mendukung pendekatan tegas untuk meningkatkan disiplin.
Terutama di lingkungan pemerintahan yang sering dianggap bermasalah dengan produktivitas.
Namun, ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini dapat dianggap tidak proporsional dan berpotensi melanggar hak pegawai.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyoroti program serupa untuk siswa, menyatakan bahwa kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang.
"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa," ucap Atnike.
Ia menambahkan bahwa pendidikan semacam itu menjadi tidak tepat dan keliru, apalagi jika dilakukan sebagai bentuk hukuman.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga menanggapi usulan Dedi Mulyadi dengan menyatakan bahwa Jakarta memiliki kebijakan tersendiri dalam menangani siswa bermasalah.
"Jakarta punya kebijakan tersendiri," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
Sementara itu, Dedi Mulyadi tetap optimis dengan pendekatan ini.
Ia berharap bahwa pendidikan bela negara dapat membentuk karakter ASN yang lebih disiplin dan produktif.
Namun, implementasi usulan ini masih menunggu tanggapan dari pemerintah pusat, organisasi pegawai, dan masyarakat luas.
Dengan latar belakang kontroversi program serupa untuk siswa, usulan ini diperkirakan akan memicu diskusi lebih lanjut mengenai efektivitas, legalitas, dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. (Affan Yunas Hakim)
Editor : Meitika Candra Lantiva