Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Polemik Usulan Dedi Mulyadi Perihal Vasektomi sebagai Syarat Menerima Bansos

Meitika Candra Lantiva • Jumat, 2 Mei 2025 | 19:25 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

RADAR JOGJA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membuat sebuah kebijakan yang kontroversial dengan mengusulkan syarat bagi penerima bantuan sosial harus menjalani vasektomi.

Apa itu vasektomi?

Vasektomi sendiri ialah tindakan atau prosedur kontrasepsi sebagai bentuk pengendalian kelahiran yang bersifat permanen pada pria.

Dalam prosesnya, tenaga medis akan memutus penyaluran sperma ke air mani.

Meskipun demikian, setelah melakukan tindakan ini pria akan tetap dapat ereksi dan ejakulasi tetapi tidak terkandung sperma di dalamnya.

Menurut beberapa sumber, secara teori meskipun dikatakan permanen pria yang sudah menjalani vasektomi masih dapat mengeluarkan sperma dan membuahi sel telur pasca satu tahun prosedur dilakukan.

Kendati demikian, menurut BC Medical Journal apabila pria ingin memperoleh kesuburannya kembali dapat melakukan pembalikan vasektomi atau menjalani pengambilan sperma dan fertilisasi in vitro/injeksi sperma intrasitoplasma (IVF/ICSI).

Pada umumnya, tindakan ini dapat dilakukan oleh pria dari berbagai rentang usia, namun dokter biasanya tidak menyarankan dilakukan oleh pria berusia di bawah 30 tahun.

Adapun efek samping yang dialami pria setelah melakukan vasektomi yakni rasa tidak nyaman selama kurang lebih dua hari atau mengalami pembengkakan. Sedangkan risiko lebih lanjut meskipun jarang terjadi adalah infeksi disertai peradangan dan hal ini dapat diatasi dengan antibiotik.

Apakah bijaksana jika kampanye kontrasepsi ini menjadi syarat menerima bansos?

Elisa Sutanudjaja, Direktur Rujak Center for Urban Studies menilai kebijakan kampanye kontrasepsi sebagai syarat menjadi penerima bansos ini diskriminatif.

Ia beranggapan prosedur ini memaksa penerima bansos untuk patuh melakukan kontrasepsi sedangkan penyaluran bantuan sosial merupakan kewajiban negara dan menjadi hak orang miskin.

Lain halnya dengan tindakan vasektomi itu sendiri, Elisa menilai ini jenis kontrasepsi yang baik namun tidak dengan embel-embel syarat mendapatkan bansos.

“Yang berbahaya itu saat KB entah itu untuk perempuan atau laki-laki disyaratkan pada penerima bansos. Itu sudah diskriminatif," ujar Elisa pada Kamis (1/5/2025) dikutip dari Tempo.

Elisa juga menambahkan bahwa program bansos tak perlu dicampurkan dengan kampanye kontrasepsi dan dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif lainnya secara kultur kepada masyarakat Jawa Barat.


Apakah vasektomi efektif untuk menurunkan angka kelahiran dari masyarakat miskin?

Alasan Dedi berupaya mengusulkan vasektomi agar dapat mengentaskan kemiskinan, sehingga bantuan sosial yang diberikan dapat dialokasikan ke kebutuhan pokok lainnya yang lebih utama.

Hal ini linier dengan tujuannya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin tanpa harus menanggung kelahiran anak yang belum tentu mampu tidaknya menghidupinya.

Namun lagi lagi Elisa memiliki pandangan berseberangan terkait hal ini.

Apabila vasektomi ini diberlakukan guna menekan angka kelahiran rakyat miskin, Elisa menilai ini alasan tidak berdasar.

"Karena angka kelahiran juga sudah turun signifikan dalam 50 tahun terakhir dari 5,61 jadi 2,18 sekian," terang Elisa. (Umi Jari Widayah)

Editor : Meitika Candra Lantiva
#kontroversial #dedi mulyadi #Syarat Menerima Bansos #vasektomi #polemik #Gubernur Jawa Barat