RADAR JOGJA – Pada April 2025, konflik antara Hercules Rosario Marshal, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memanas.
Pemicunya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme oleh Dedi Mulyadi, yang dianggap Hercules sebagai bentuk stigmatisasi terhadap organisasinya.
Hercules, atau Rosario de Marshall, adalah figur kontroversial yang dikenal sejak era 1990-an sebagai pemimpin kelompok di Tanah Abang.
Ia kemudian mendirikan GRIB Jaya pada 2011, sebuah organisasi massa yang mendukung persatuan rakyat dan memiliki afiliasi politik dengan Prabowo Subianto.
GRIB Jaya terdaftar secara legal di Kementerian Hukum dan HAM serta aktif di berbagai daerah.
Ketegangan bermula saat Dedi Mulyadi mengumumkan pembentukan Satgas Anti-Premanisme di Jawa Barat, dengan tujuan memberantas praktik-praktik premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
"Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme," terang Dedi.
Namun, Hercules merasa langkah ini menyudutkan GRIB Jaya. Melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, Hercules mengeluarkan ultimatum kepada Dedi Mulyadi agar tidak mengganggu GRIB Jaya.
"Pak Hercules mengingatkan agar Gubernur Dedi Mulyadi menjalankan tugas sesuai tupoksi dan tidak memancing konflik dengan ormas yang sah secara hukum," Razman.
Situasi semakin memanas setelah insiden di Depok, di mana sekelompok orang membakar mobil polisi dan diduga terkait dengan GRIB Jaya.
Namun, GRIB Jaya membantah keterlibatan resmi dalam insiden tersebut, menyatakan bahwa pelaku bukan anggota resmi dan tidak memiliki kartu tanda anggota.
Langkah Dedi Mulyadi mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR RI.
"Kebijakan antipremanisme Kang Dedi Mulyadi adalah implementasi pelaksanaan amanah rakyat Jawa Barat dan sekaligus pelaksanaan tugas dari Pak Prabowo Subianto kepada beliau untuk memajukan Provinsi Jawa Barat dan menyejahterakan rakyat Jawa Barat," Ketua Komisi III Habiburokhman.
Sementara itu, publik menyoroti ultimatum Hercules sebagai bentuk intimidasi terhadap pemerintah.
Beberapa pihak mempertanyakan arah demokrasi Indonesia jika ormas dapat mengancam pejabat publik tanpa dasar hukum yang jelas.
Konflik antara Hercules dan Dedi Mulyadi mencerminkan ketegangan antara upaya pemerintah memberantas premanisme dan persepsi ormas terhadap kebijakan tersebut.
Meskipun GRIB Jaya menyatakan dukungan terhadap program pemerintah, mereka menolak jika dianggap bagian dari masalah yang ingin diberantas.
Situasi ini menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. (Affan Yunas Hakim)
Editor : Meitika Candra Lantiva