RADAR JOGJA - Dedi Mulyadi akhirnya mengundang remaja perempuan yang mengunggah video terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat.
Dedi memberi penjelasan alasan warganet tidak menyetujui pendapat remaja perempuan tersebut.
"Kenapa krtitiknya banyak dibully orang, karena orang lagi susah-susahnya cari duit, engga mau buat bayar wisuda, engga mampu buat bayar perpisahan," tuturnya.
Dalam video yang diunggah, remaja perempuan tersebut mempertanyakan alasan larangan digelarnya wisuda dan perpisahan.
"Ini teriak-teriak, pengen wisuda diadain lagi, pengen perpisahan diadain lagi," lanjutnya.
Menanggapi pendapat remaja perempuan tersebut, Dedi mengatakan tunggakan baju sekolah dan ijazah masih banyak.
"Yang nunggak baju sekolah sampai sekarang masih banyak. Saya kasih tahu ke mbak, yang nunggak ijazah di Jawa Barat itu sangat banyak," pungkasnya.
Dedi menyampaikan, nilai yang harus dibayar Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai triliunan rupiah.
"Berapa coba total yang harus dibayar pemerintah provinsi? Rp1,3 triliun," ungkapnya.
Mantan Bupati Purwakarta ini menyebutkan nilai biaya ijazah yang tidak ditebus siswa Jawa Barat.
"Orang yang tidak mampu nebus ijazah ke sekolah, nilai uangnya Rp1,3 triliun," tambahnya.
Namun, Dedi melanjutkan, biaya tersebut akan menjadi beban Pemprov Jabar.
"Rp1,3 triliun jadi beban provinsi nanti diatur lewat BPMU," jelasnya.
Sehingga, Dedi menyayangkan, larangan perpisahan dan wisuda ditentang.
"Tapi kok orang masih menyelanggarakan acara-acara lagi ya," imbuhnya.
Dedi menjabarkan, tunggakan ijazah mampu menyelesaikan masalah jalan dan drainase di Bekasi.
"Rp1,3 triliun kalua dipake bangun jalan dan drainase di Bekasi selesai. Jadi, itu fakta," tandasnya.
Editor : Bahana.