RADAR JOGJA - Pemerintah telah memastikan penyaluran bantuan sosial berupa beras sebanyak 10 kilogram kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan, yakni Januari hingga Februari 2025.
Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Arief menjelaskan bahwa Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan distribusi bantuan tersebut.
Dengan penyaluran bantuan ini, pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional.
Keputusan ini muncul tidak lama setelah pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Kendati demikian, Arief menegaskan beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, dan telur ayam tetap dikecualikan dari kebijakan PPN tersebut.
Dengan begitu, harga komoditas tersebut diharapkan tetap stabil di pasaran.
Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa cadangan beras pemerintah melalui Bulog saat ini berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Hingga awal Desember 2024, stok beras di gudang Bulog tercatat lebih dari 2 juta ton.
Jumlah ini, menurut Arief, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya hanya berkisar 800 ribu ton pada periode yang sama.
Arief menyebut kesiapan stok tersebut sebagai langkah antisipatif menghadapi lonjakan kebutuhan beras selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta bulan-bulan awal tahun 2025.
Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya konsumsi selama Nataru dapat berpotensi mengurangi cadangan yang ada.
Ditambah lagi, musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Januari hingga Februari 2025 turut menjadi tantangan tersendiri bagi produksi beras nasional.
Dengan berbagai langkah strategis, pemerintah optimistis dapat menjaga pasokan dan distribusi beras bagi masyarakat.
Bantuan sosial berupa beras 10 kilogram ini pun diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat di tengah situasi yang penuh tantangan.
Editor : Winda Atika Ira Puspita