RADAR JOGJA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis anggapan bahwa pemerintah telah membuka ekspor pasir laut.
Ia menjelaskan bahwa yang diizinkan untuk diekspor adalah sedimen laut yang mengganggu jalur pelayaran kapal.
"Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka, adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal," ujar Presiden Jokowi setelah meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, pada Selasa (17/9/2024).
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa meskipun sedimen laut tampak seperti pasir, keduanya berbeda. Pemerintah tidak membuka ekspor pasir laut.
"Sekali lagi, bukan (pasir laut), nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir. Tapi (yang diekspor) sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen," jelas Presiden.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa ekspor sedimen laut, termasuk pasir, hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.
Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pengaturan ekspor ini bertujuan untuk mengatasi sedimentasi yang dapat mengurangi kapasitas ekosistem pesisir dan laut, serta menjaga kesehatan laut.
Selain itu, ekspor sedimen juga diatur untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil sedimentasi bagi pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. (Dimas Dwi Prihatmoko)
Editor : Meitika Candra Lantiva