Demo tersebut berkaitan dengan pencairan dana kompensasi tumpahan minyak kilang Montara.
Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yaitu Ferdi Tanoni mengatakan bahwa 600 petani rumput laut pada dua desa yaitu Desa Daiama dan Desa Tenalai.
“Petani rumput laut di dua desa itulah yang pertama kali membongkar masalah tumpahan minyak tersebut pada 2009. Mereka adalah petani rumput laut yang pertama kali berjuang membuktikan kasus tumpahan minyak itu,” ujar Ferdi Tanoni.
Selain Menko Marves, pengaduan juga ditujukan oleh The Task Force Montara yang ditugaskan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Pengaduan juga dikirim ke Penjabat Gubernur NTT yaitu Ayodhia Kalake yang suratnya dibawa oleh Ferdi Tanoni ke ruangan Penjabat Gubernur NTT.
“Selain mengadukan masalah, ratusan petani rumput laut itu juga meminta bantuan Menko Marves dan The Task Force Montara dan Penjabat Gubernur NTT untuk membantu mereka mendapatkan keadilan, setelah menunggu selama kurang lebih 14 tahun,” ujar Ferdi Tanoni.
Kepala Desa Daiama Heber Ferroh dalam surat mengatakan bahwa mereka kecewa karena rumput laut hanya dihargai senilai Rp. 11.300/kg. sementara rumput laut pada desa lain dihargai Rp. 14.500/kg hingga Rp. 37.400/kg.
“Tentu kami sangat kecewa. Adapun metode yang digunakan Maurice Blackburn, yaitu perhitungan harga per desa kami tolak. Yang kami inginkan adalah mengikuti harga jual rumput laut pada 2008 yaitu Rp. 22.000/kg,” ujar Heber Ferroh.
Kepala Desa mengungkapkan bahwa petani memiliki hal 53 persen dari AU$ 192,5 juta setara dengan Rp, 1,7 triliun dibagikan oleh seluruh hasil produksi dari 15.483 orang petani rumput laut yang menghasilkan harga per kilogram.
“Barulah kemudian dikali dengan hasil produksi tiap-tiap petani rumput laut. Artinya, harganya merata untuk semua petani yang berjumlah 15.483 orang,” ujar Heber Ferroh.
“Kami hanya masyarakat kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa karena itu kami minta bantuan kepada pak Luhut agar membantu kami,” ujarnya.