RADAR JOGJA - Seorang siswi di SMA Negeri 1 Panai Hilir, Labuhanbatu, dikabarkan dikeluarkan dari sekolah karena tidak membayar uang sekolah (SPP) selama tiga bulan.
Informasi ini tersebar melalui postingan di akun Instagram @terangmedia yang dilansir pada Selasa (12/3).
Menurut informasi yang diperoleh dari postingan tersebut, siswi tersebut mengalami tunggakan SPP sebesar 35.000 per bulan selama tiga bulan.
Keputusan sekolah untuk mengeluarkan siswi tersebut menciptakan kontroversi di media sosial, terutama setelah sejumlah netizen memberikan tanggapan di kolom komentar.
Diketahui bahwa siswi tersebut berasal dari Lorong 4 dan termasuk keluarga yang kurang mampu.
Kehidupan siswi tersebut hanya memiliki uang jajan sebesar 2.000 perak dan terkadang hanya membawa bekal nasi.
“Adik ini berjuang dengan bayaran yang sangat minim. Kadang jajan di sekolah dan bayar uang sekolah cuma 2 ribu perak. Bahkan, ada kalanya hanya membawa bekal nasi saja. Adik ini patut dihargai, dan kondisinya harus diperhatikan,” ungkap Khairiel dalam kolom komentar tersebut.
Nss, seorang netizen lainnya, menambahkan informasi bahwa siswi tersebut bernama SK, merupakan warga Panai Hilir Labuhanbatu.
Dia juga menjelaskan bahwa siswi tersebut terkadang membawa air minum dari rumah dan menjalani puasa jajan.
“Nama siswi ini SK, warga Panai Hilir Labuhanbatu. Dia bahkan membawa air minum dari rumahnya sendiri. Terkadang dia puasa jajan dan harus berjuang keras. Setelah pulang sekolah, dia juga membantu mencuci baju untuk mencari tambahan penghasilan. Keadaannya sungguh memprihatinkan,” tulis Nss di kolom komentar.
Ketika Dinas Pendidikan setempat dikonfirmasi mengenai kejadian ini, mereka belum memberikan komentar dan tanggapan.
Hal ini memicu reaksi netizen yang berharap agar pihak sekolah dan pemerintah memberikan toleransi, terutama karena sekolah negeri seharusnya memberikan pendidikan gratis.
Beberapa netizen menyuarakan protes terhadap kebijakan sekolah, menanyakan apakah tidak ada toleransi terhadap nominal yang tidak begitu besar.
Mereka juga menyoroti bahwa seharusnya sekolah negeri memberikan fasilitas pendidikan tanpa memandang kemampuan ekonomi siswa.
“Bukannya sekolah negeri itu gratis ya sppnya?” tanya @bayukurniasantono dalam kolom komentar.
“Masa gak ada toleransi, nominalnya tidak gede juga, dan sekolah negeri bukannya gratis ya?” komentar @aura.1729.
“Ditunggu klarifikasi dari SMA Negeri 1, bukan swasta,” kata @eri.an_adjah. “Program PIP dan BOS pada kemana ya?” ungkap @adam.sofjan.
Editor : Bahana.