RADAR JOGJA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menanggapi informasi hoaks dan fitnah yang mewarnai situasi menjelang Pemilu 2024. Seperti Pemilu pada 2014 dan 2019, isu politik terus digoreng oleh oknum-oknum untuk kepentingan mereka.
Berkaitan dengan berita hoaks tersebut, KPU menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Rakor dipimpin Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, di Ruang Kresna Gedung Lastagatra Lemhannas, Jakarta, Senin 9 Oktober 2023.
“Ini yang membedakan Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019. Calon-calon pasangan presiden pada Pemilu 2019 boleh dikatakan, tokoh utamanya tidak dalam pemerintahan. Nah, sekarang ini profil-profil yang sudah dimunculkan semuanya berasal dari pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya.
Perbedaan yang bisa terlihat di Pemilu tahun 2024 adalah, biasanya Pilkada akan digelar pada tahun berikutnya. Sementara untuk Pemilu 2024, Pilkada akan diselenggarkan di tahun yang sama.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ajak Anggota AIS Tingkatkan Persahabatan
“Dalam pandangan kami, secara berprasangka baik atau positif thinking, bahwa persaingan atau kompetisi di 14 Februari 2024 pasti ‘kencang’ antara partai politik untuk memperoleh suara dan kursi yang dapat dikonversi menjadi kursi. Namun hasilnya belum bisa dipastikan, terutama dalam pemilu DPRD yang nanti akan dijadikan basis untuk syarat pencalonan kepala daerah,” lanjut Hasyim.
Terkait pencalonan kepala daerah, Hasyim menerangkan, salah satu pintu adalah melalui partai politik dengan memenuhi syarat minimal 20 persen perolehan kursi di DPRD provinsi maupun kabupaten atau kota. Setelah penetapan hasil Pemilu baru diketahui perolehan kusi dan parpol baru dapat mengukur apakah mereka memperoleh batas minimal untuk pencalonan kepala daerah yaitu 20 persen.
Baca Juga: Jokowi: Hentikan Konflik Palestina-Israel, Perintahkan Menlu Lindungi WNI
“Parpol pasti akan berpikir untuk cari teman tidak sampai 20 persen perolehan kursi, sehingga bisa jadi masing-masing parpol sama-sama menahan diri untuk tidak saling bermain ‘zero sum game’, karena mereka masih memerlukan teman untuk pencalonan pilkada. Bisa jadi itu hikmah positif yang kita peroleh dengan desain pemilu seperti ini,” ujar Hasyim. (Caswati)
Sumber: kpu.go.id