RADAR JOGJA - Puluhan wartawan Blitar berunjuk rasa, mereka meminta kebebasan pers di kabupaten tersebut tidak dikebiri. Aksi ini dilakukan buntut dari sulitnya wawancara dengan Bupati Blitar Rini Syarifah.
Aksi damai ini berlangsung di depan Pendopo Ronggo Hadinegoro Kota Blitar, Jumat (25/8/2023). Mereka meluapkan kekecewaannya terhadap sikap orang nomor satu di Kota Plokamator dan jajarannya itu.
"Kami perkumpulan wartawan Blitar raya, yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (ITJI) menyampaikan aspirasi. Itu terkait beberapa perlakuan protokoler Bupati Blitar terhadap wartawan," ujar Ketua PWI Blitar Raya Irfan Anshori dilansir dari Jawa Pos Radar Blitar, Senin (28/8/2023).
Irfan menganggap, protokoler Bupati Blitar sering menghalangi atau membatasi pertanyaan dari wartawan. Wartawan hanya diperbolehkan bertanya seputar acara yang sedang diikuti Bupati Blitar. Pertanyaan diluar konteks acara tidak direspon oleh bupati dan dihadang protokoler sebelum bertanya.
"Beberapa teman wartawan mengaku ada yang mendapatkan perilaku represif dari protokoler Bupati Blitar. Padahal kami melakukan tugas sebagai wartawan inj dilindungi Undang-undang Nomor 40 tahun 1999. Semoga kedepannya tindakan represif tidak ada lagi," terang ketua PWI Blitar Raya itu.
Wartawan berharap Bupati Blitar bisa membuka diri karena dianggap sebagai pemimpin daerah dan pejabat publik yang harus menyampaikan semua informasi tentang Kabupaten Blitar.
Menurutnya, aksi ini bisa menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Blitar agar terus berbenah, menjadi lebih baik lagi dengan media atau wartawan yang notabene menghasilkan produk journalistik untuk masyarakat.
Aksi ini digelar dengan menyerukan poster bertuliskan "Bupati Elit Wawancara Sulit", "Kabupaten Blitar Darurat Kebebasan Pers" mereka menyayangkan sikap arogansi Bupati Blitar itu.
Tak hanya itu, sebagian dari mereka membungkam mulutnya dengan lakban, sebagai kritikan darurat kebebasan pers.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Blitar Herman Widodo mengaku memahami aspirasi yang disampaikan wartawan. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati Blitar yang tidak bisa hadir menemui awak media.
Pihaknya meyakini, Bupati Blitar tidak bermaksud menghalangi kebebasan pers, karena itu sudah menjadi hak masyatakat mendapatkan informasi publik.
Dia berharap kedepan awak media dan pemerintah dapat bersinergi membangun informasi publik. "Mudah-mudahan untuk kedepan, media dan pemerintah dapat mengedukasi masyarakat," tukasnya. (mel)