Rencana groundbreaking tol yang melintasi dua provinsi yakni Jawa Tengah sepanjang 67,05 km dan DIJ sepanjang 8,77 km itu akan dihadiri sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X.
Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, keberadaan jalan tol diharapkan membuat akses menjadi mudah. Baik dari segi mobilitas warga maupun distribusi barang ke luar Jogja.
“Jangan terbalik, justru karena jalan e penak, wong njobo mlebu jalan-jalan di desa. Lalu produksi Jogja menjadi kalah saing dari luar. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita. Harus kita persiapkan,” jelasnya di Kompleks Kepatihan Jogja, kemarin (29/3).
Setidaknya ada tujuh exit tol yang ada di wilayah DIJ. Pemprov DIJ segera menangkap peluang tersebut. Rencananya akan dibangun kawasan pengembangan ekonomi yang mengedepankan UMKM dan produk lokal.
“Segera koordinasi dengan pemerintah desa untuk bisa bagaimana menyambut orang dari luar masuk ke daerah masing-masih dengan suvenir, kuliner, jajanan tradisional. Untuk menggerakkan pasar tradisional, UMKM setempat,” jelasnya.
Soal pemanfaatan lahan, menurut Aji, sudah bisa dimulai dari sekarang. Pasalnya, gambar desain jalan tol sudah jelas. Koordinasi sudah bisa dilakukan, apakah sewa dari masyarakat atau sewa dari kas desa. “Silakan saja untuk usaha,” tambah mantan kepala Disdikpora DIJ ini.
Aji tidak merekomendasikan masuknya investor. Kalaupun iya, maka UMKM dan produk lokal harus tetap dilibatkan. Apabila ada brand makanan maupun minuman terkenal masuk, hanya sebagai pelengkap saja.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ Krido Suprayitno mengatakan, pembebasan lahan di area terdampak tol sudah 92 persen. Sedangkan delapan persen sisanya masih dalam proses pemberkasan. Sebab, tanah itu termasuk tanah berkarakteristik khusus atau berstatus Sultan Ground (SG).
“Sisanya kita lakukan pemberkasan, beberapa sudah masuk untuk kita verifikasi. Kita verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga harapan kita tidak terlalu lama pemberkasan itu selesai,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana meminta secara khsusus agar sejak awal pembangunan melibatkan pengusaha lokal maupun UMKM. Hal ini agar bisa berdampak positif bagi perekonomian DIJ.
“Tempat strategis seperti exit tol, rest area dan daerah strategis secara ekonomi di sekitar tol mesti dikembangkan dengan studi yang matang. Agar adanya tol bisa mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,” jelasnya.
Menurut Huda, pembangunan tol bukan hanya sekadar membangun, tapi ada integrasi perencanaan dan pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang dipikirkan secara matang. (cr4/laz) Editor : Editor Content