Pemkot Memburu PKL dan Jukir Nakal

Editor Content • Dipublikasikan Kamis, 27 Mei 2021 | 14:29 WIB
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Ery Widaryana
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Ery Widaryana
RADAR JOGJA – Pemkot Jogja sudah habis kesabaran pada perilaku nutuk rega atau menaikkan harga di atas kewajaran saat liburan. Sanksi tegas disiapkan. Yaitu penutupan usaha untuk selamanya.

Yang terbaru, seorang warganet dengan akun @aulroket mengunggah konten pada aplikasi Tiktok, terkait keluhan mahalnya harga pecel lele di kawasan Malioboro yang dinilainya dibandrol tidak masuk akal. Harga pecel lele Rp 20 ribu, belum termasuk sama nasi. Ditambah nasi putih seharga Rp 7 ribu. "Ternyata gaes biasanya kita makan pecel lele itu harusnya udah ada lalap. Mau pesan lalap, itu nambah Rp10 ribu. Apakah gue terjebak dalam satu tempat ini atau semuanya seperti ini enggak tahu, kenapa kapitalis banget," tuturnya dalam video. "Parah,,, parah," seorang rekannya menyaut.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) langsung menyiapkan sanksi tegas. Salah satunya menutup selamanya pedagang pecel lele tersebut jika benar adanya menarik tarif di luar kewajaran. Tapi dia meminta informasi lokasi kejadian di mana dan kapan peristiwanya ke Pemkot Jogja. “Sudah kebijakan sejak awal, siapapun yang menarik harga tidak sesuai ketentuan dan tidak normal harganya, maka saat itu juga ditutup dan tidak boleh jualan selamanya di Malioboro," katanya kemarin (26/5).

HP menyebut oknum yang demikianlah yang dapat merusak nama Malioboro dan Kota Jogja. Menurut dia, untuk mengantisipasi kejadian nutuk rega yang terjadi sebelumnya, sudah disepakati untuk memasang tarif harga. Daftar harga makanan sudah menjadi kesepakatan seluruh pedagang dan komunitas di Malioboro. Pihaknya meminta semua komunitas dan pedagang menertibkan anggotanya manakala ada yang menyeleweng dari aturan. "Tidak hanya harga-harga makanan, petugas parkir atau lainnya, sudah menjadi kebijakan, akan ditindak tegas," imbuhnya.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartono Wati mengatakan video viral keluhan wisatawan itu bukan ditujukan untuk anggotanya yang berada dalam satu payung bersama. Sebab, jika dilihat dari unsur bangungan yang ada pada video tersbut bukan berada pada deretan sepanjang Jalan Malioboro. "Itu bukan di Malioboro, melihat bangunan kiri kanan (di video itu) berada di sepanjang Jalan Perwakilan, itu bukan anggota saya," katanya kepada Radar Jogja.

Desio mengaku pedagang lesehan sepanjang Jalan Perwakilan bukan termasuk anggota atau tidak tergabung dalam PPLM. Karena sudah berada di sirip-sirip Malioboro bukan sepanjang Jalan Malioboro. "Itu di sirip-sirip bukan di Malioboronya. Kanannya itu jan ada gedung ibiis. Arah dia jalannya mau menuju Jalan Mataram. Itu kelihatan dari legian menuju ke timur," jabarnya.

Meski begitu, sebanyak 36 anggota PPLM resmi telah berkomitmen tidak menaikkan harga tarif makan di luar kewajaran pada momentum tertentu. Pun seluruh pedagang lesehan sudah tertib dengan memasang daftar harga makanan di masing-masing lesehannya. Sehingga, bisa dipastikan mereka tidak akan menaikkan harga nuthuk kepada wisatawan. "Dan daftar harga tertinggi untuk pecel lele Malioboro itu Rp 18 ribu bukan Rp 20 ribu," jelasnya.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba mengatakan, nutuk rega makanan semacam penyakit tahunan yang kerap terjadi dan hingga saat ini tidak ada efek jera. Terbukti, fenomena nuthuk harga makanan terjadi lagi dan lagi. "Kesannya sanksi selama ini dengan menutup sementara warung lesehan yang nutuk harga, sifatnya sementara tidak permanen. Sehingga dimungkinkan hal tersebut (nutuk) kembali terulang," katanya.

Menurutnya, nutuk harga makanan termasuk nuthuk tarif parkir jelas merusak citra Kota Jogja sebagai kota wisata. Sanksi tegas harus dilakukan dapat berupa misalnya bantuan sosil dicabut. "Dengan catatan perbuatannya (nutuk) dilakukan secara berulang selama tiga kali," tambahnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja Wahyu Hendratmoko mengatakan, pasca-fenomena yang muncul di medsos itu pihaknya langsung berkoordinasi dengan OPD terkait Dinas Kebudayaan terkait adanya intervensi untuk mengatasi persoalan nuthuk di Kota Jogja yang kerap terjadi. Karena kawasan malioboro itu masuk dalam pembinaan UPT kawasan budaya di bawah koordinasi dari Dinas Kebudayaan kota Jogja. "Sebenarnya penertiban kewajiban daftar menu dan harga itu juga sudah terus dilakukan teman-teman UPT," katanya. (wia/pra) Editor : Editor Content
Heroe Poerwadi Malioboro